Integritas Fondasi Pendidikan, Bukan Sekadar Kepatuhan pada Aturan

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan integritas merupakan fondasi pendidikan, bukan sekadar kepatuhan pada aturan.

Dirinya menilai tanpa keteladanan dan good faith, sehebat apapun regulasi yang ada, pelanggaran akan tetap mencari celah.

Baca Juga: 'Wonderful Indonesia Gourmet': Turning Taste into a Pillar of National Resilience

Ini disampaikannya dalam pembukaan kegiatan Internalisasi Penanaman Nilai-Nilai Integritas serta Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Tahun 2025 yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) bersama Komisi X DPR RI dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikdasmen di Tasikmalaya.

“Integritas diajarkan lewat contoh. Guru yang jujur dan konsisten adalah buku pelajaran terbaik,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Rabu (1/10).

Ia menambahkan, misi pendidikan sejatinya membentuk insan bertakwa dan berkarakter; kejujuran dan akuntabilitas pribadi harus dibiasakan sejak dini," ucapnya.

Dengan karakter yang kuat dan lingkungan belajar yang sehat, sekolah-sekolah Indonesia diharapkan melahirkan generasi penerus yang bermartabat, berdaya saing, sekaligus mampu menjaga keutuhan bangsa.

Selanjutnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menekankan perlunya kolaborasi semua pihak dalam menciptakan sekolah aman yang nol kekerasan.

Menurutnya,  pencegahan kekerasan sama mendesaknya dengan pencegahan korupsi dan sekolah harus menjadi ruang aman untuk tumbuh kembang anak. 

“Orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, hingga lembaga terkait perlu terlibat aktif agar budaya integritas dan nol kekerasan benar-benar terwujud,” katanya.

Sebagai pembicara utama, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, membahas penguatan tata kelola sekolah, pencegahan kekerasan, hingga pemahaman gratifikasi di lingkungan pendidikan. 

Ia mengaitkan tema integritas dengan tiga fungsi DPR RI yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dana pendidikan, dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) hingga Dana Alokasi Khusus (DAK), agar semuanya berjalan tepat guna. 

“Setiap rupiah uang negara di pendidikan wajib diawasi. Transparansi dan akuntabilitas menjamin bantuan benar-benar sampai ke kelas,” tegasnya.

Ferdiansyah juga mengingatkan bahwa literasi politik anggaran harus sampai ke sekolah dan masyarakat. 

Memahami siklus APBN/APBD, termasuk porsi 20% untuk pendidikan, akan memperkuat partisipasi publik dalam mengawal kebijakan. 

Ia menekankan, integritas perlu dibiasakan melalui sembilan komponen sederhana yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, mandiri, dan kerja keras.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, melainkan juga momentum membangun komitmen kolektif sehingga guru, murid, tenaga kependidikan, dan orang tua dapat menjadi teladan integritas. 

Melalui langkah kecil sehari-hari seperti menolak gratifikasi, tidak menoleransi praktik curang, dan menumbuhkan sikap saling menghormati, maka sekolah dapat benar-benar menjadi tempat yang aman, ramah, dan jujur.