Tanggapi Kritikan Menkeu Purbaya ke Menteri ESDM, Golkar Minta Pemerintah Tak Terburu-buru

Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Perbedaan pandangan ini mencuat terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang lebih tepat sasaran.

Menurut Idrus, pemerintah saat ini harus mampu beradaptasi dengan sistem berbasis data yang baru, termasuk dalam hal penyaluran subsidi. Ia juga memperjelas bahwa kewenangan data tersebut kini berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

"Kalau kita bicara tentang data, jadi ada sekarang ini yang ditangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Oleh karena itu, karena ini baru semua, tentu perlu adaptasi ya," kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2025.

Baca Juga: Jawab Arahan Menteri ESDM, Pertamina Pastikan Pasokan BBM untuk Swasta Segera Tersalur

Idrus menambahkan bahwa mantinya para menteri Presiden Prabowo Subianto harus melakukan sinkronisasi terhadap data tersebut. Dengan tujuan, lanjut dia, untuk menerapkan kebijakan agar tepat pada sasaran.

Namun, Idrus mengingatkan sinkronisasi data tersebut membutuhkan waktu dan tidak bisa selesai dengan cepat.

"Dalam penerapannya ini perlu waktu ya, kita jangan bimsalabim sudah selesai. Kemudian nanti tentu ada semacam sinkronisasi sehingga betul-betul sama menciptakan harmonisasi untuk maju pada tahap selanjutnya," katanya.

Idrus mengatakan bahwa DTSEN akan diterapkan di kementerian terkait sesuai dengan ciri karakter masing-masing. Setelah tahap sinkronisasi selesai, kata dia, baru data tersebut menjadi rujukan secara nasional.

"Kemudian penerapannya di setiap Kementerian-kementerian yang ada sesuai dengan ciri karakter masing-masing dan ini menjadi rujukan secara nasional," tuturnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyentil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Purbaya mengatakan basis data itu sudah tersedia dan bisa digunakan. Namun, Kementerian ESDM belum kunjung menggunakannya.

"Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).

Purbaya menyebut selama ini masih ada orang kaya yang ikut menikmati subsidi dari pemerintah, terutama di sektor energi. Ia ingin penyaluran subsidi ke depan bisa lebih tepat sasaran.

Ia menekankan Pemerintah Indonesia belum bisa menyetop program subsidi. Menurut Purbaya, hal itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi di tanah air belum begitu cepat.

Oleh karena itu, Purbaya setuju dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto menerbangkan ekonomi Indonesia ke 8 persen. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tak bagus akan berdampak besar terhadap kelompok masyarakat paling bawah.

"Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi, kita mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat. Pada suatu titik, enggak harus subsidi lagi," tuturnya.

Baca Juga: Ketua Umum Golkar Pastikan Adies Kadir Kehilangan Fasilitas DPR

Purbaya melaporkan pagu subsidi dan kompensasi untuk 2025 adalah Rp498,8 triliun. Realisasinya per Agustus 2025 tembus Rp218 triliun atau setara 43,7 persen.

Ia menekankan tidak semua masyarakat Indonesia bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Oleh karena itu, subsidi akan tetap berjalan.

"Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang," tandas Purbaya.