Dana dari Pemerintah Pusat Dipotong Hampir Rp15 Triliun, Pramono: Kami Harus Tetap Senyum

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung optimistis pembangunan Jakarta akan tetap berjalan, meski Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Jakarta dipotong signifikan oleh Pemerintah Pusat.

Pemotongan DBH yang hampir mencapai Rp15 triliun mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Anggaran yang semula telah diketok sebesar Rp95 triliun kini menjadi sekitar Rp79 triliun.

"Pemerintah Jakarta akan berusaha yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, kurang lebih Rp90 triliun lebih, tahun ini sebenarnya Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun dan kami harus tetap senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta," ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10).

Pramono mengaku akan mencari pembiayaan kreatif dan kemitraan strategis untuk membiayai proyek-proyek besar, salah satunya menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L).

"Hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner, bekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan," kata Pramono.

Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan TOD Dukuh Atas. Pramono mengatakan, pembangunan TOD ini tetap akan dilanjutkan, tetapi mekanismenya menggunakan pembiayaan non-APBD, yakni melalui partnership dan lainnya.