Usai Purbaya Tolak Biayai Family Office Pakai APBN, Luhut: Gak Ada Urusan Dengan Itu!

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pendirian family office di Bali menggunakan dana APBN. Luhut menegaskan pendirian family office tidak akan menggunakan APBN.

"Pemerintah harus friendly kepada foreign investment, Itu sebabnya saya usulin, buatlah family office. Family office itu gak ada urusan dengan APBN," kata Luhut di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ia mengatakan, family office akan memberikan fasilitas bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri, yang ingin menempatkan dananya di Indonesia.

Baca Juga: Luhut Warning Menkeu Purbaya Agar Tak Potong Dana MBG

Selain itu, ia mengatakan dalam penempatan dana awal tersebut tidak akan dikenakan pajak atau zero tax, namun akan dikenakan pajak setelah proyek dalam negeri berjalan.

"Itu kita, urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing itu taruh duitnya di Indonesia, nanti dengan zero tax dan kemudian nanti setelah di dalam dia baru kena tax karena dia diinvestasi di banyak proyek di Indonesia," tuturnya.

Luhut mengatakan, dalam pendirian family office perlu mempelajari sistem hukum common law. Ia juga telah berdiskusi dengan Mahkama Agung mengenai implementasinya.

"Ya sangat menarik, karena orang-orang kaya, itu semua bilang, once kalian jadi (family office) kami masuk. Tapi kamu harus pastikan common law. Makanya saya katakan tadi kita koordinasi dengan Mahkama Agung, dan Ketua Mahkama Agung mengatakan itu dimungkinkan sekali, dan itu bisa nggak melanggar aturan," tuturnya.

Baca Juga: Purbaya Ogah Keluarkan Dana APBN Untuk Bangun Family Office, Ini Alasannya!

Lebih lanjut, Luhut menyoroti kelemahan pemerintah dalam membuat kebijakan kerap tidak melakukan studi komprehensif.

"Dan itu kesalahan yang lalu, kita masih sedikit ulangi di sini. Kita harus perbaikin itu.

Gak bisa. Jadi kita buatlah studi mengenai tadi financial center dan tadi family office. Terus ribut," terangnya.

Luhut mengungkapkan, setelah Bali, pemerintah juga berencana membangun dua family office di daerah lain. Namun, ia menegaskan pelaksanaan proyek tersebut akan dimulai dari satu lokasi sebagai uji coba.

"Kalau saya bilang kenapa tidak? tapi kalau pikiran saya biar dulu kita bikin satu uji coba satu daerah, nanti kalau bagus kita nanti scale up.  Jangan terlalu banyak banget, satu aja," tutupnya.