Pemerintah Percepat Usaha Mikro Urus Legalitas

Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Arif Rahman Hakim, mengungkapkan Pemerintah mempercepat pengurusan legalitas bagi para pengusaha mikro.

Hal tersebut dilakukan dengan menggelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang memfasilitasi pengusaha mikro di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk naik kelas.

Baca Juga: Kementerian UMKM Hadirkan Inisiatif Strategis Mudahkan Pembiayaan Usaha Menengah

Ini disampaikan Arif saat membuka Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Arif mengatakan, acara ini diikuti oleh setidaknya seribu pengusaha mikro yang akan memperoleh berbagai bentuk fasilitasi untuk mempermudah usaha mereka secara menyeluruh.

“Kami menyadari bahwa mengurus legalitas usaha sering kali terasa rumit dan membingungkan. Oleh karena itu, melalui acara ini, pemerintah berupaya membantu serta membuka jalan yang lebih mudah dan cepat bagi para pengusaha mikro,” katanya, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Jumat (24/10).

Arif menambahkan, para peserta Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro dapat memanfaatkan berbagai fasilitas sesuai kebutuhan mereka.

Fasilitas tersebut mencakup pendampingan pembuatan legalitas usaha, layanan pelindungan usaha, akses pembiayaan, akses pasar dan kemitraan, akses perdagangan digital dan sistem pembayaran digital, hingga pengembangan UMKM berbasis teknologi informasi.

“Sampai Oktober 2025, lebih dari 14 juta UMKM telah memiliki Nomor NIB, 6,5 juta produk telah bersertifikat halal, dan 1 juta usaha mikro kecil telah memiliki sertifikat SNI. Alhamdulillah, capaian legalisasi dan sertifikasi usaha terus meningkat dan melonjak signifikan tahun ini, salah satunya berkat penyelenggaraan kegiatan seperti ini,” katanya.

Selain itu, Arif juga menyoroti kemajuan signifikan dalam pembiayaan usaha bagi UMKM yang kini semakin mudah diakses dan lebih produktif.

Hingga Oktober 2025, telah tersalurkan Rp214,7 triliun pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada lebih dari 3,6 juta UMKM, atau sekitar 71 persen dari target Rp300 triliun.

Ia menegaskan agenda ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan inisiatif kolaboratif yang bertujuan mempercepat transformasi UMKM Indonesia dari sektor informal ke sektor formal.

“Kami berharap UMKM di Indonesia akan semakin produktif dan berdaya saing tinggi, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay sangat mengapresiasi acara Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Yogyakarta yang merupakan provinsi ke enam dari rangkaian acara ini.

"Melihat dari judul acaranya, kita sudah bisa tahu target dan sasarannya. Tujuannya adalah agar rakyat kecil bisa mendapatkan akses kemudahan untuk berusaha, melalui permodalan, legalitas hingga pendampingan," ujarnya.