Struktur Saham KCJB Bikin BUMN Terbebani?

Peneliti Senior INSTRAN, Deddy Herlambang, menyoroti risiko finansial yang dihadapi badan usaha milik negara (BUMN) akibat struktur pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang berbasis business to business (B2B).

Menurut Deddy, sejak awal proyek ini tidak melibatkan dana negara karena ditetapkan sebagai kerja sama komersial antara BUMN Indonesia dan perusahaan China. 

“Mengenai masalah pembiayaan sebenarnya telah diputuskan sejak 2015 bahwa proyek Kereta Api Cepat ini adalah kerja sama business to business (B to B) bukan government to government (G to G), artinya tidak ada uang negara yang dilibatkan,” jelasnya, Senin (27/10/2025).

Baca Juga: Polemik Bengkaknya Proyek Kereta Cepat Whoosh, INDEF: Seharusnya Diselesaikan B to B, Jangan Menyeret APBN

Namun, Deddy menegaskan bahwa BUMN tetap menanggung risiko besar karena menjadi pemegang saham mayoritas dalam proyek ini.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai wadah konsorsium BUMN memiliki 60% saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

“Anggota PT PSBI adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII),” terangnya.

Ia menyebut, komposisi kepemilikan terakhir menunjukkan PT KAI menguasai 58,53%, WIKA 33,36%, Jasa Marga 7,08%, dan PTPN I sebesar 1,03%.

“Tentunya di sini BUMN yang porsi sahamnya besar akan membebani risiko cash flow korporasinya,” ujar Deddy.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Tegaskan Status KCJB Whoosh: Proyek Bisnis atau Barang Publik

Walau pemerintah tidak menanggung langsung utang kepada Bank China senilai Rp119 triliun melalui APBN, Deddy menilai penyelamatan BUMN harus menjadi prioritas.

“Lebih baik berpikir kritis dan strategis untuk menyelamatkan BUMN-BUMN kita agar tidak bubar,” katanya.

Diketahui bahwa pemerintah sendiri telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN, termasuk PT KAI, senilai Rp3,2 triliun pada 2023 untuk menopang proyek strategis nasional (PSN).

“PMN diberikan untuk modal kerja BUMN, bukan modal investasi,” tegas Deddy.

Dengan porsi kepemilikan yang besar, Deddy mengingatkan agar manajemen risiko dan kesehatan keuangan BUMN terus diawasi agar tidak terjebak dalam tekanan arus kas dari proyek jangka panjang seperti KCJB.