Tolak Bayar Utang Kereta Cepat, Purbaya: Kalo Pake APBN Lucu

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak menanggung utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menilai, tanggung jawab pembayaran utang tersebut sepenuhnya berada di tangan Danantara, lembaga yang kini menaungi seluruh perusahaan BUMN. Menurutnya, Danantara memiliki kemampuan finansial yang cukup karena telah menerima dividen BUMN hingga Rp80 triliun.

Purbaya mengatakan, utang kereta cepat seharusnya diselesaikan oleh Danantara yang kini menaungi seluruh perusahaan BUMN. Danantara sendiri memiliki sekitar Rp80 triliun dividen BUMN. 

“Oh saya nggak tahu. Kalau katanya itu kan whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN,” kata Purbaya kepada wartawan di Tanjung Priok Priok, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Baca Juga: Purbaya Ogah Keluarkan Dana APBN Untuk Bangun Family Office, Ini Alasannya!

Pirbaya nengatakan, penggunaan dana APBN untuk melunasi utang proyek tersebut tidaklah tepat. Menurutnya, APBN seharusnya difokuskan pada program-program prioritas pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Kalau ke APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu,” terangnya.

Lebih lanjut, Purbaya menyarankan agar Danantara menggunakan dana yang dimilikinya untuk menutup utang proyek KCJB. Ia menyebut, langkah itu akan lebih adil karena pada akhirnya Danantara juga yang menikmati hasil dividen dari proyek tersebut.

"Harusnya mereka tarik dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa tarik dari situ," tuturnya.

Baca Juga: Purbaya Pastikan Harga Rokok Eceran Tak Naik di 2026, Ini Alasannya!

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, mengusulkan agar sebagian beban utang proyek Kereta Cepat ditanggung oleh pemerintah. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi pemegang saham mayoritas di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang merupakan pemegang saham terbesar (60%) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Donny berpendapat bahwa jika infrastruktur proyek diserahkan kepada negara, maka KCIC dapat beroperasi dengan model bisnis asset-light hanya sebagai operator tanpa memiliki aset fisik.

Utang infrastruktur proyek tersebut tercatat mencapai Rp 6,9 triliun dengan total biaya proyek mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp 118,9 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) senilai USD 1,2 miliar atau Rp 18,2 triliun.