Indonesia Percepat Ekonomi Hijau Lewat Skema JETP Rp350 Triliun

Pemerintah menyiapkan pembiayaan hingga Rp350 triliun untuk mempercepat transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Kepastian ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Implementasi JETP yang berlangsung pada Jumat (5/12), sebagai bagian dari agenda percepatan pembangunan ekonomi hijau dan penguatan ketahanan energi nasional.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang Indonesia. Pemerintah menargetkan transisi energi menjadi penggerak pertumbuhan menuju ekonomi hijau, sekaligus menopang proyeksi pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

“Komitmen JETP untuk Indonesia telah tumbuh dari USD20 miliar (2022) menjadi USD21,4 miliar (2025) yaitu USD11,4 miliar publik dari IPG dan USD10 miliar dari GFANZ, ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional,” ujar Airlangga, Jumat (5/12/2025).

Baca Juga: Komitmen JETP ke RI Meningkat Jadi US$21,4 Miliar, Berikut Proyek yang Diminta

Hingga November 2025, Indonesia telah memobilisasi USD3,1 miliar melalui skema JETP. Sementara itu USD5,5 miliar lainnya sedang dalam tahap negosiasi untuk proyek energi terbarukan. Selain pendanaan, Pemerintah Inggris menyampaikan dua studi Just Framework yang menguraikan langkah implementatif guna menjaga inklusivitas dan ketahanan ekonomi dalam proses transisi energi.

Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui Sekretariat JETP, serta seluruh anggota International Partners Group (IPG) atas keterlibatannya dalam penyusunan JETP Progress Report 2025 yang sedang memasuki tahap finalisasi. Laporan tersebut akan menjadi acuan untuk masuk ke fase implementasi berikutnya bersama JETP Delivery Unit (JDU) yang dipimpin Jerman dan Jepang.

Dalam tahapan proyek, pemerintah menyoroti dua program prioritas yang diharapkan memiliki dampak signifikan: pembangunan Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan program dedieselisasi. Kedua proyek ditegaskan membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah, mitra internasional, lembaga pembiayaan, serta pelaku industri. Airlangga menegaskan bahwa percepatan lintas kementerian menjadi kunci agar pendanaan JETP dapat segera terealisasi.

“Jadi ini adalah sebuah proyek komitmen yang besar dan itu tergantung kepada Indonesia dan lintas kementerian untuk mengakselerasikan. Jadi dengan demikian task force ini akan mempercepat, kita akan akselerasi JETP 2.0 agar dana yang tersedia ini betul-betul bisa mempercepat arahan Bapak Presiden Prabowo untuk mengakselerasi NDC di Indonesia,” kata Airlangga.

Baca Juga: Dana JETP Masuk ke Indonesia US$ 3,1 Miliar, Ini Daftar Proyek yang Menikmatinya

Selain GECS dan dedieselisasi, pemerintah juga menyiapkan daftar proyek energi terbarukan yang akan masuk pipelinedalam pembiayaan JETP. Fokus diarahkan pada percepatan teknologi rendah karbon, peningkatan kapasitas energi bersih, dan penguatan infrastruktur kelistrikan yang mendukung target penurunan emisi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan negara anggota IPG, antara lain Jerman, Jepang, Denmark, Uni Eropa, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada, serta lembaga pendanaan multilateral seperti ADB dan AFD. Turut hadir pejabat kementerian/lembaga terkait, termasuk Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, dan perwakilan JETP Secretariat.