Sopir Truk Keberatan Soal Larangan Operasional Saat Nataru, Keluhkan Pendapatan dan Angsuran

Sejumlah organisasi sopir truk memberikan kritik terhadap kebijakan pelarangan operasional truk sumbu tiga karena berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi para pengemudi saat Nataru. Kebijakan tersebut dinilai dapat menghilangkan pendapatan sopir, mengganggu pembayaran angsuran kendaraan hingga menambah tekanan akibat penyesuaian jadwal pengiriman.

Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Angga Firdiansyah mengatakan pelarangan tersebut sangat merugikan sopir yang bergantung pada perjalanan rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menilai dampaknya akan semakin berat apabila masa larangan berlaku dalam durasi panjang.

Baca Juga: Bank Mandiri Proyeksikan Transaksi pada Nataru 2026 Akan Meningkat

“Larangan ini jelas mengganggu stabilitas keuangan kami para sopir,” ujar Angga, dilansir Rabu (10/12).

Menurutnya, hampir semua anggota organisasinya masih mengangsur kendaraan ke perusahaan leasing. Karena sebagian besar sopir bukan karyawan perusahaan transportasi, melainkan pemilik truk. Ia menyebut larangan beroperasi dapat membuat mereka kesulitan membayar cicilan bulanan.

“Kalau kami dilarang narik saat Nataru, apalagi waktunya lama, penghasilan berkurang dan kami kesulitan bayar angsuran,” katanya.

Angga berharap aturan larangan diberlakukan dalam masa yang lebih singkat. Ia mengusulkan pembatasan dimulai pada H-2 Natal hingga 26 Desember. Kemudian hal itu bisa diberlakukan kembali pada H-2 Tahun Baru dan berakhir pada 3 Januari.

“Jangan sampai seperti saat Lebaran lalu yang terlalu lama dan membuat kami sampai turun aksi ke jalan,” ujarnya.

Angga menyatakan sopir sering kali tertekan karena harus mempercepat pengiriman sebelum masa larangan atau menundanya hingga larangan dicabut. Hal ini membuat jadwal kerja tidak menentu.

Ia juga meminta pemerintah memberi pengecualian bagi truk yang sedang berada dalam perjalanan pulang.

“Biasanya teman-teman mengejar bongkaran supaya tidak terjebak liburan. Setelah bongkar, mereka langsung balik, tapi justru terjebak pelarangan. Kami minta arah balik diberi toleransi,” katanya.

Adapun Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia, Slamet Barokah menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia menilai biaya hidup sopir semakin tinggi, sementara angsuran kendaraan harus dibayar setiap bulan.

“Apakah pemerintah mau memberi makan keluarga para sopir dan membayar angsuran mereka hanya karena dilarang menarik truk sumbu tiga saat Nataru nanti?” ujarnya.

Koordinator Pengemudi Jawa Timur-Lombok dari Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Vallery Gabrielia Mahodim juga meminta pemerintah mempertimbangkan nasib sopir sebelum menerapkan kebijakan.

“Jika kami dilarang beroperasi, kami akan menganggur dan tidak memperoleh penghasilan. Keluarga kami juga butuh makan,” katanya.

Ia menilai pelarangan operasional justru menghilangkan peluang sopir untuk menambah pendapatan pada momen Nataru yang ramai aktivitas logistik.

Sementara Koordinator Sopir Wilayah Jawa Barat, Dani menilai pemerintah seharusnya mempertimbangkan kompensasi apabila aturan larangan diberlakukan dalam waktu panjang. Menurutnya, Nataru biasanya menjadi masa bagi sopir untuk meningkatkan pemasukan.

“Kalau kami libur, keluarga kami makan apa? Jangan buat peraturan seenaknya sementara ada pihak yang dirugikan seperti kami,” ujarnya.

Baca Juga: Jelang NATARU 2025–2026, Pos Indonesia Perkuat Armada dan Operasional hingga Distribusi Bantuan Bencana Sumatera

Para sopir berharap pemerintah meninjau ulang masa larangan serta menyediakan solusi yang tidak menekan pendapatan dan keberlangsungan hidup pengemudi truk logistik.