Dorong Pembangunan Digital Inklusif, Dirjen DCO Ingatkan AI Harus Berpusat pada Manusia

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) dan teknologi baru telah mengubah arah pembangunan global. Namun, agar inovasi tersebut benar-benar mendorong kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan, negara perlu menempatkan manusia sebagai pusat desain dan pengendalian teknologi.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Organisasi Kerja Sama Digital atau Digital Cooperation Organisation (DCO), Hajar El Haddaoui.

Menurut Hajar, AI bukanlah teknologi yang sepenuhnya baru. Sejak awal abad ke-20, AI telah digunakan untuk menganalisis data. Namun, saat ini AI telah berkembang jauh hingga mampu menciptakan data dan, dalam waktu dekat, bahkan bertindak secara mandiri.

“Kita sedang memasuki fase baru di mana AI tidak hanya menganalisis dan menciptakan data, tetapi juga mampu bertindak. Karena itu, desain teknologi yang berpusat pada manusia menjadi sangat krusial agar AI tetap bertanggung jawab dan benar-benar melayani kepentingan umat manusia,” ujar Hajar.

Ia menegaskan bahwa dalam pengembangan AI, manusia harus tetap memegang kendali penuh. Teknologi, menurutnya, tidak boleh mengambil alih keputusan dan kendali atas kehidupan manusia.

Seiring percepatan adopsi AI oleh pemerintah di berbagai negara, Hajar menilai keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik harus dijaga melalui regulasi berbasis risiko. Pendekatan ini memungkinkan teknologi berkembang tanpa mengabaikan aspek etika, tanggung jawab, dan keselamatan masyarakat.

Baca Juga: Lebih 130 Ribu Warga Banyuwangi Mulai Bisa Transaksi Lewat Layanan Digital ‎

“Pemerintah perlu menerapkan tata kelola AI yang berbasis risiko, berlandaskan prinsip etika, serta menyelaraskan standar lintas kawasan agar penerapannya konsisten dan relevan bagi generasi mendatang,” jelasnya.

Menyoroti Indonesia sebagai salah satu ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, Hajar menyebut terdapat tiga pilar utama agar pertumbuhan tersebut tetap inklusif dan berkelanjutan.

Pilar pertama adalah investasi pada konektivitas dan infrastruktur digital sebagai fondasi pengembangan teknologi baru. Pilar kedua adalah pengembangan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola teknologi secara optimal dan bertanggung jawab.

“Banyak negara sudah memiliki teknologi, tetapi belum memiliki talenta yang memadai untuk mengelolanya. Investasi pada pengembangan keterampilan menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital,” ujarnya.

Pilar ketiga adalah penguatan tata kelola, termasuk adopsi praktik terbaik dari negara-negara yang telah lebih maju dalam merancang kerangka regulasi teknologi berbasis risiko. Selain itu, Hajar menekankan pentingnya kemitraan melalui pendekatan triple P, yakni kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan sektor publik, untuk memastikan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata.

Baca Juga: Integrasi Teknologi Perkuat Transformasi Digital di Industri Desain dan Konstuksi

Di tengah kemajuan digital yang pesat, Hajar mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan kesenjangan konektivitas dan keterampilan digital antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Berdasarkan analisis Digital Economy Navigator DCO terhadap lebih dari 80 negara, keterbatasan talenta menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia.

“Tantangan talenta ini sebenarnya dapat diubah menjadi peluang. Indonesia dapat memperkuat kemitraan dengan institusi akademik, pusat pembelajaran daring nasional, serta membangun jalur talenta lintas negara anggota,” katanya.

Pendekatan tersebut, lanjut Hajar, memungkinkan percepatan pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas, sekaligus membantu menjembatani kesenjangan digital antarwilayah. Dengan strategi yang tepat, transformasi digital dinilai tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.