Bukan Sekadar Pengelola BUMN, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu Jelaskan Danantara sebagai 'Game Changer' Investasi Indonesia

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bukan sekadar lembaga pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) biasa, melainkan sebuah instrumen strategis atau game changer yang dirancang untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi Indonesia.

Visi besar Presiden Prabowo Subianto ini dikupas tuntas oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Prof. Dr. Anggito Abimanyu dalam gelaran Round Table Discussion (RTD) edisi ketiga yang diselenggarakan oleh Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored (AFU).

Bertempat di PCC Ballroom Hotel Holiday Inn Bandung pada Kamis, 22 Januari 2026, forum bertajuk ‘Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah’ ini menjadi panggung bagi Anggito untuk memaparkan filosofi di balik nama Danantara.

“Nama Danantara diberikan langsung oleh Presiden Prabowo. Artinya Energi Masa Depan Indonesia. Ini bukan sekadar penyehatan BUMN, melainkan upaya mengonsolidasi seluruh aset dan kekuatan pendapatan negara untuk menumbuhkan perekonomian,” ungkapnya.

Menembus Peringkat Lima Besar Dunia

Anggito mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki mimpi untuk menempatkan Indonesia di jajaran elit pengelola dana abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) global.

Melalui konsolidasi seluruh aset BUMN yang diperkirakan mencapai nilai fantastis sebesar 1 triliun USD, Indonesia kini secara de facto telah masuk dalam peringkat lima besar SWF dunia.

Bahkan telah mampu bersaing dengan raksasa seperti Norwegia, Safe Investment Center (IC) dan China Investment Corporation (CIC) dari Tiongkok, serta Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dari Uni Emirat Arab.

“Beliau (Presiden Prabowo) mau kita lebih tinggi dari Temasek. Apakah berhasil? Secara angka konsolidasi sudah berhasil, namun dampaknya tentu butuh waktu karena membangun investment vehicle sebesar ini tidaklah mudah,” jelas Anggito.

Ambisi ini ditargetkan mampu mendongkrak rasio investasi nasional hingga 40% dan menjaga kontribusi industri manufaktur terhadap PDB di level 25% untuk melawan gejala deindustrialisasi.

Mekanisme 'Leveraging' dan Target 2028

Anggito menekankan bahwa Danantara bekerja dengan cara yang berbeda dari SWF konvensional yang mengelola surplus komoditas.

Danantara menggunakan aset BUMN senilai USD1 triliun tersebut untuk melakukan leverage (pengungkit) guna menarik dana segar dari investor global.

Uang tersebut tidak dibagikan, melainkan dijadikan modal untuk menawarkan proyek- proyek strategis.

“Danantara adalah raksasa yang baru dibangunkan. Saat ini, teman-teman di Danantara sedang menyusun portofolio proyek yang menarik untuk ditawarkan kepada investor dari Amerika Serikat hingga Timur Tengah. Hasil signifikan diprediksi baru akan terlihat pada tahun 2028 saat proyek-proyek tersebut mulai berjalan,” tutur Anggito.

Saat ini, Danantara tercatat sudah mulai mengelola 17 proyek energi terbarukan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.

Kepemilikan Mayoritas dan Kedaulatan Ekonomi

Salah satu poin krusial yang ditegaskan dalam forum Nagara Institute ini adalah masalah kedaulatan atau sovereignty.

Sesuai arahan Presiden, dalam setiap kerja sama investasi melalui Danantara, Indonesia harus memegang kepemilikan mayoritas sebesar 51%.

Hal ini dilakukan agar pemerintah tetap memiliki kendali penuh atas investasi yang masuk dan memastikan dampaknya terasa hingga ke daerah-daerah.

Namun, Anggito juga memberikan catatan kritis mengenai tantangan yang dihadapi. Sebagai ‘gadis cantik’ yang baru lahir, Danantara memerlukan penguatan tata kelola (governance), sumber daya manusia yang mumpuni, serta jaringan (network) yang luas.

Baca Juga: Danantara Bersama PTPP Bangun Ratusan Hunian Pascabanjir Aceh Tamiang

“Ini adalah titik terang dalam ekonomi kita, sebuah investment-led growth. Namun, kita harus bersabar karena proses ini adalah terowongan panjang yang membutuhkan ketelitian dalam pengelolaannya,” pungkasnya.

Rangkaian RTD Nagara Institute di Bandung ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyinkronkan kebijakan investasi Danantara agar tidak terjadi hambatan di tingkat lokal, melainkan menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh nusantara.