KLH Berkomitmen Jadikan Pengelolaan Sampah di Ciamis Referensi Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) berkomitmen  menjadikan pola pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis sebagai referensi nasional untuk direplikasi oleh 514 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Hal tersebut menyusul Ciamis yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian Adipura 2026 atas konsistensinya pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Baca Juga: Kemenpar Dorong Parapuar Labuan Bajo Jadi Model Pengembangan Pariwisata Berdaya Saing Global

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa peran rumah tangga adalah kunci utama dalam memutus rantai darurat sampah nasional melalui implementasi ekonomi sirkular di tingkat tapak.

Ini disampaikannya saat melakukan inspeksi di Kabupaten Ciamis guna memverifikasi konsistensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Inspeksi diawali di Desa Bojongmengger, di mana Menteri Hanif memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya. Berdasarkan data teknis, komposisi sampah di Kabupaten Ciamis didominasi oleh sisa makanan sebesar 38 persen, dengan kontribusi sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga yang mencapai 49 persen. 

Angka ini menjadi basis argumentasi KLH/BPLH bahwa intervensi pada level rumah tangga bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan menekan timbulan sampah organik di hulu, efisiensi pengelolaan sampah nasional dapat meningkat secara drastis.

Bergerak ke hilir, Menteri Hanif meninjau Bank Sampah Induk (BSI) Kabupaten Ciamis untuk memastikan ekosistem ekonomi sirkular berjalan terintegrasi. 

BSI Ciamis saat ini mengelola lebih dari 100 jenis sampah anorganik melalui jaringan 324 Bank Sampah Unit (BSU) dan 620 nasabah perorangan. 

Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemilahan, tetapi juga pusat edukasi dan mitra industri daur ulang lintas wilayah, mulai dari Cirebon hingga Tangerang. 

Integrasi ini membuktikan bahwa sampah yang terkelola dengan baik memiliki nilai ekonomi tinggi yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal sekaligus melestarikan lingkungan.

Kondisi riil pengelolaan sampah harian juga dipantau langsung di Pasar Ciamis. Di lokasi ini, KLH/BPLH mengevaluasi efektivitas pemilahan sampah pasar dan pengolahan sampah organik melalui metode maggot serta pengomposan. 

Sinergi antara pemerintah daerah dan pedagang pasar dalam mengurangi volume sampah harian menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah nasional. 

Kabupaten Ciamis tercatat unggul dalam aspek kebijakan, penganggaran, sumber daya manusia, hingga partisipasi publik yang masif, yang menjadi parameter utama dalam perolehan Adipura.

“Berdasarkan kerangka penilaian tata kelola sampah nasional, Kabupaten Ciamis merupakan satu-satunya kabupaten dari 514 kabupaten/kota yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan pemantauan selama satu tahun. Penilaian ini mencakup pengelolaan bank sampah, TPS 3R, serta partisipasi aktif masyarakat,” tegas Menteri Hanif, dikutip dari siaran pers KLH, Selasa (3/2).

Menteri Hanif menekankan bahwa pencapaian luar biasa ini harus dijaga dengan konsistensi yang ketat. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa data di atas kertas selaras dengan praktik nyata di seluruh wilayah. 

KLH/BPLH juga menyoroti perlunya peningkatan teknologi pengolahan sampah bernilai rendah agar seluruh residu dapat terkelola tanpa sisa. 

Keberhasilan Ciamis diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk segera berbenah dan mengadopsi sistem serupa demi menjawab tantangan darurat sampah secara nasional melalui aksi nyata di tingkat rumah tangga.