BUMN Kena Sengatan Moody's, Outlook PLN, PGN, Pelindo, dan Hutama Karya Jadi Negatif

Moody’s Ratings merevisi outlook kredit menjadi negatif terhadap sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) strategis, yakni PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dan PT Hutama Karya (Persero), menyusul perubahan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari stabil pada 5 Februari 2026.

Moody’s menegaskan peringkat issuer dan obligasi keempat BUMN tersebut tetap dipertahankan. PLN, PGN, dan Pelindo berada di level Baa2, sementara Hutama Karya di Baa3. Namun, outlook negatif mencerminkan meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan nasional, termasuk menurunnya prediktabilitas dan koherensi kebijakan serta lemahnya komunikasi kebijakan sepanjang satu tahun terakhir.

“Jika tren ini berlanjut, hal tersebut dapat menggerus kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi serta stabilitas makro, fiskal, dan keuangan,” tulis Moody’s dalam keterangan resminya, dikutip di Jakarta, Jumat (6/2/2026). 

Baca Juga: Lima Bank Besar RI Terimbas Outlook Negatif Moody’s

Moody’s menilai perubahan outlook sovereign menjadi faktor utama karena keempat BUMN memiliki keterkaitan struktural dan ekonomi yang kuat dengan negara. Dalam kerangka government-related issuers (GRI), kualitas kredit pemerintah menjadi input kunci penilaian, terutama bagi entitas yang sangat bergantung pada dukungan negara.

Pada PLN, peringkat Baa2 mencerminkan baseline credit assessment (BCA) ba2 dengan tiga tingkat uplift dari ekspektasi dukungan pemerintah yang dinilai “sangat tinggi”, mengingat peran strategis perseroan dalam menjaga ketahanan energi nasional. Meski kepemilikan saham dialihkan ke Danantara pada awal 2025, Moody’s menilai kendali pemerintah tetap kuat melalui golden share dan hak veto.

Namun, Moody’s mencatat tekanan ke depan berasal dari kebutuhan pendanaan besar untuk transisi menuju net zero serta ketergantungan tinggi terhadap kompensasi dan subsidi pemerintah. Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, rasio arus kas operasional sebelum modal kerja terhadap utang (CFO pre-WC/debt) diproyeksikan turun ke kisaran 7%–9%.

Baca Juga: Moody’s Pangkas Outlook Tujuh Perusahaan Ini Usai Outlook RI Negatif

Untuk PGN, Moody’s menempatkan outlook negatif meski tanpa rating uplift dari asumsi dukungan negara. Penilaian tersebut mencerminkan eksposur terhadap risiko sovereign serta fokus bisnis yang dominan di pasar domestik. Moody’s menilai PGN memiliki metrik keuangan yang kuat, dengan rasio retained cash flow terhadap utang (RCF/debt) mencapai 43% pada 2024 dan 42% per September 2025. Bisnis transmisi dan distribusi gas tetap menjadi penopang utama, meski menghadapi tantangan penurunan pasokan gas dan perpanjangan kebijakan harga gas domestik.

Sementara itu, Pelindo mempertahankan peringkat Baa2 dengan BCA baa2, ditopang pertumbuhan throughput dan rencana deleveraging. Namun, proyeksi rasio funds from operations terhadap utang (FFO/debt) di kisaran 15%–17%dinilai lebih rendah dari perkiraan sebelumnya akibat ketidakpastian kebijakan domestik dan dinamika perdagangan global. Meski ekspektasi dukungan pemerintah tetap tinggi, peringkat Pelindo tidak memperoleh uplift karena BCA telah setara dengan peringkat sovereign.

Berbeda dari BUMN lainnya, Hutama Karya memiliki struktur outlook ganda. Moody’s mempertahankan outlook stabilpada peringkat issuer Baa3, mencerminkan peran strategis perseroan sebagai pengelola Jalan Tol Trans-Sumatra. Namun, outlook negatif disematkan pada obligasi dan medium term notes (MTN) yang dijamin pemerintah, mengikuti outlook sovereign Indonesia.

Moody’s memproyeksikan rasio FFO/debt Hutama Karya berada di kisaran 5%–7% dalam satu hingga dua tahun ke depan. Risiko utama berasal dari ketidakpastian strategi pengembangan jalan tol serta potensi kebutuhan pendanaan tambahan.

Moody’s menegaskan tidak terdapat ruang kenaikan peringkat bagi keempat BUMN tersebut selama outlook sovereignIndonesia masih negatif. Penurunan peringkat dapat terjadi apabila peringkat pemerintah diturunkan, dukungan negara melemah, atau profil kredit masing-masing entitas memburuk secara material.