Ungkit Eks Menteri Hingga Grup Bayangan, Bahlil Jawab Kritik Target Lifting Minyak 2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan respons keras terhadap kritik yang menuding adanya manipulasi data di balik pencapaian target lifting minyak bumi tahun 2025 yang mencapai 605.300 barel per hari (bph) atau 100,05% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Capaian ini menuai polemik karena melibatkan komponen gas cair atau Natural Gas Liquid (NGL) di dalam lifting. Kendati NGL dalam nomenklaturnya tergolong minyak perhitungan semacam ini baru pertama dilakukan.

Baca Juga: Tangkis Keraguan DPR, Bahlil: Capaian Lifting Minyak 2025 Bukan Omon-omon

Berdasarkan dokumen SKK Migas, angka 605.300 bph tersebut nyatanya terdiri dari 582.000 bph minyak mentah dan 23.200 bph NGL.

Perubahan metode perhitungan ini memicu tudingan bahwa pemerintah "mempercantik" angka agar terlihat mencapai target untuk pertama kalinya sejak tahun 2016.

Bahlil: "Jangan Dipolitisir"

Menanggapi keraguan sejumlah pihak, termasuk Anggota Komisi XII DPR RI, Bahlil menegaskan bahwa angka tersebut adalah fakta lapangan hasil dari strategi atau "ramuan" yang ia jalankan.

"Di 2024 lifting kita cuma 540.000 bph. Tapi di 2025 kita capai target 605.000 bph. Ini fakta, jangan dipolitisir. Jangan ada partai A mengatakan datanya lain, padahal dulu dia jadi menterinya (proyek) enggak jalan-jalan," ujar Bahlil dalam kuliah umum di Jakarta, dikutip Minggu (15/2/2026).

Bahlil mengakui tidak ada penemuan blok minyak raksasa baru dalam waktu singkat. Namun, ia mengklaim kenaikan ini berasal dari beberapa langkah strategis yakni Intervensi Teknologi: Penggunaan Enhanced Oil Recovery (EOR) pada sumur tua, Reaktivasi Sumur Idle: Optimalisasi K3S: Menekan kontraktor seperti ExxonMobil untuk meningkatkan produksi di wilayah kerja yang sudah ada.

Polemik Perbedaan Data di Parlemen

Isu ini memanas setelah Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Cornelis, mempertanyakan konsistensi data pemerintah. Cornelis menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut lifting hanya bisa naik signifikan jika ada penambahan sumur baru.

"Menkeu bilang lifting naik kalau ada sumur baru. Nah, ini apakah ada penelitian sumur baru? Perbedaan data ini membuat kami bingung, pegangan kami mana yang benar?" cecar Cornelis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Senayan (11/2/2026).

Merespons kritik dari anggota DPR dan mantan pejabat yang meragukan kenaikan lifting tanpa adanya temuan blok migas baru, Bahlil memberikan jawaban yang sangat tajam. Ia menilai para pengkritik hanya terjebak dalam teori buku tanpa memahami realitas komunikasi intensif dengan operator lapangan.

"Bagaimana mungkin lifting naik sementara sumur besar belum ada? Ah, ini terlalu banyak baca buku nih. Orang-orang kayak begini terlalu banyak baca buku, menghayal orgasme dalam pikirannya sendiri!" cetus Bahlil.

Baca Juga: Geramnya Rusia ke Trump Gegara Tak Dilibatkan Soal Bisnis Minyak Venezuela

Tak berhenti di situ, Bahlil juga menyentil adanya kelompok yang ia sebut sebagai Deep State di sektor migas—kelompok yang nyaman dengan pola lama atau mantan penguasa yang masih ingin mengatur kebijakan demi keuntungan pribadi.

"Jangan orang Papua bilang: tulis lain, baca lain, bikin lain. Jangan dipolitisir. Jangan ada partai A mengatakan datanya lain, padahal dulu dia jadi menterinya barang itu enggak jalan-jalan!" tambahnya.

Sebelumnya nada miring juga datang dari, Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Aspermigas). Ketua Komite Aspermigas Moshe Rizal menilai pencapaian tersebut tidak dapat dibandingkan secara setara dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pemerintah memasukkan komponen NGL yang sebelumnya tidak dihitung sebagai bagian dari lifting minyak mentah.

"Lucu ya, maksudnya biar angkanya besar jadi dimasukin komponen yang sebelumnya (tidak ada). Kalau mau meng-compare secara fair, ya harusnya tahun-tahun sebelumnya masukkan juga NGL. Nanti kita lihat apa lifting-nya naik apa turun,” ujar Moshe kepada Warta Ekonomi, Senin (12/1/2026).

Moshe menegaskan bahwa NGL, khususnya yang diproses menjadi LPG fraksi C3 dan C4, merupakan produk hasil pengolahan gas alam, sehingga secara teknis tidak tepat dimasukkan sebagai lifting minyak mentah.

Baca Juga: Pasokan Cukup, Kemendag Pastikan Harga Minyak Goreng Terkendali Jelang Ramadan dan Idulfitri

“LPG itu sesuatu yang sudah diproses. Harusnya tidak masuk sebagai definisi lifting minyak. Jangan menaikkan produksi melalui definisi, tapi melalui real data yang benar. Jadi seolah-olah main definisi untuk membuat semua jadi lebih bagus,” tegasnya.

Senada, Chief Executive Officer Institute for Essentials Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai capaian lifting 605,3 ribu bph tetap tergolong rendah jika dibandingkan dengan tren historis. Sejak 2020, target lifting minyak terus menurun dari 707 ribu bph menjadi 605 ribu bph pada 2025, atau turun sekitar 14,4%.

Fabby juga menyoroti adanya perbedaan data antara Kementerian ESDM dan SKK Migas pada semester I-2025. Saat itu, Kementerian ESDM mencatat lifting sebesar 608,1 ribu bph, sementara SKK Migas mencatat 579,3 ribu bph karena tidak memasukkan NGL dalam perhitungan minyak.

“Jika tanpa memasukkan NGL, kemungkinan volume lifting minyak bumi tidak sesuai target. Kondisi ini menunjukkan Indonesia masih tidak mampu mengurangi kenaikan impor minyak mentah dan BBM yang rata-rata mencapai 1 juta bph,” ungkap Fabby.