BI Bidik Perluasan Keuangan Digital hingga ke Desa untuk Dukung Program MBG

Bank Indonesia (BI) membidik perluasan ekosistem keuangan digital hingga ke pelosok desa guna mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis.

Deputi Gubernur BI Dicky Kartikoyono mengatakan penguatan ekosistem digital menjadi prasyarat penting untuk mendorong inklusi keuangan nasional, khususnya dalam mendukung berbagai program berbasis masyarakat.

“Sekarang ini ada Koperasi Desa, kemudian kita juga melihat Sekolah Rakyat, serta berbagai upaya untuk menyentuh inklusi melalui Makan Bergizi Gratis. Ini tentunya membutuhkan dukungan dari digital,” ujar Dicky dalam acara Inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Baca Juga: Transaksi Berjalan RI Defisit, Bos BI Beberkan Penyebabnya

BI mencatat lonjakan signifikan keuangan digital nasional seiring peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025–2030. Perkembangan tersebut tercermin dari peningkatan volume transaksi QRIS serta efektivitas layanan perbankan digital.

Menurut Dicky, volume transaksi QRIS saat ini mendekati 300 miliar transaksi per tahun dengan nilai mencapai Rp50 triliun. Selain itu, adopsi teknologi di sektor perbankan juga menunjukkan perkembangan pesat.

“Untuk mobile banking, 90% perbankan kita sudah memilikinya. Belum lagi BI-FAST, total transaksi yang sudah diproses mencapai Rp1,7 kuadriliun,” katanya.

Meski demikian, Dicky menekankan bahwa pertumbuhan tersebut diiringi tantangan besar, khususnya terkait perlindungan ekosistem dan peningkatan literasi digital masyarakat.

“Kita juga berhadapan dengan tantangan luar biasa dari sisi literasi, bagaimana melindungi keseluruhan ekosistem, dan bagaimana memperluas ekonomi keuangan digital sampai ke desa-desa,” jelasnya.

Baca Juga: Kredit Perbankan Tumbuh 9,96% pada Januari 2026, Bos BI Beberkan Penyebabnya

Untuk itu, BI berkomitmen memperluas jangkauan keuangan digital hingga ke tingkat pedesaan melalui sinergi dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan di daerah.

“Tidak bisa Bank Indonesia bekerja sendiri untuk melakukan semua ini. Semua pihak perlu ikut berkontribusi dan mendukung,” pungkas Dicky.