Kredit Foto: MenkeuRI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin rapat koordinasi penanganan aduan melalui kanal debottlenecking pada Selasa (24/2/2026) guna mengurai hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore LNG Abadi Masela.
Rapat yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, itu menyoroti lambannya realisasi proyek investasi raksasa milik Inpex di Lapangan Abadi, Blok Masela. Nilai investasi proyek tersebut mencapai 20,94 miliar dolar AS.
Menurut Purbaya, proyek pengembangan Lapangan Abadi di Wilayah Kerja Masela merupakan salah satu PSN penting untuk mendukung ketahanan energi nasional. Namun, ia menilai proyek tersebut telah tertunda terlalu lama.
Baca Juga: Purbaya Optimis Tren Pertumbuhan Pajak Berlanjut
“Ini sudah puluhan tahun kelihatannya. Saya sudah dengar dari tujuh tahun lalu sampai sekarang belum jadi-jadi. Jadi kita ingin tahu apa masalahnya dan akan kita coba pecahkan secepatnya,” kata Purbaya dalam sidang debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Purbaya menyebut salah satu penyebab utama lambannya progres proyek adalah proses perizinan yang panjang dan berlapis. Meski demikian, ia mengungkapkan sejumlah izin penting, khususnya terkait lingkungan hidup, telah dipercepat dan diterbitkan pada Januari dan Februari 2026.
“Itu sebetulnya dipercepat karena mereka tahu mau dibawa ke sini. Jadi mereka percepat semua. Dan yang jelas masih ada langkah-langkah yang akan dilanjutkan, termasuk izin dan lain-lain,” ujarnya.
Untuk memastikan proyek tidak kembali tersendat, Purbaya membuka mekanisme pelaporan rutin bagi Inpex dan mitra konsorsiumnya. Pemerintah juga akan memberikan perlakuan khusus agar setiap hambatan dapat diselesaikan cepat melalui forum debottlenecking.
“Jadi saya akan perlakukan mereka sebagai investor spesial. Kalau ada hambatan, datanya ke sini, diberesinnya di sini. Ini kan perwakilan pemerintah semua, jadi kalau ada gangguan atau hambatan perizinan investasi, kita panggil,” terangnya.
Baca Juga: Soal THR 10,5 juta PNS, Purbaya: Tunggu Presiden Pulang
Terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Purbaya menyebut proses utama hampir rampung meski masih memerlukan pendalaman pada tahap lanjutan. Ia memperkirakan perizinan lingkungan telah mencapai sekitar 90 persen.
“Harusnya sih sudah 90 persen selesai. Yang jelas ketika dimonitor, mereka bisa melakukannya dengan cepat sehingga ini bisa segera groundbreaking betulan. Mereka bilang 2030–2031 baru onstream,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cita Auliana
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: