Konflik Iran–AS Berpotensi Picu Gelombang Serangan Siber, ICSF: Indonesia Harus Siaga

Konflik Iran dan Amerika Serikat (AS) dinilai dapat memicu dampak lanjutan di ruang digital global, termasuk Indonesia.

Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) mengingatkan, dalam situasi geopolitik yang memanas, serangan siber kerap meningkat dan menyasar negara-negara yang dianggap memiliki celah keamanan.

Founder dan Chairman ICSF Ardi Sutedja K menegaskan, ancaman siber tidak mengenal batas teritorial.

“Motifnya bisa beragam, mulai dari balas dendam, sabotase, hingga sekadar menguji kemampuan,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).

Meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik Iran–AS, Ardi menilai posisi Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan digital yang pesat justru membuatnya rentan.

Kerentanan tersebut, menurutnya, meningkat seiring kompleksitas sistem dan tingginya ketergantungan pada teknologi asing.

Tak hanya sektor strategis, digitalisasi pemerintahan dan pendidikan yang semakin masif juga membuka peluang serangan terhadap data dan sistem layanan publik.

Ardi mengingatkan, dampak konflik global tidak selalu berbentuk serangan teknis seperti peretasan atau gangguan sistem.

Serangan disinformasi dan hoaks siber justru sering kali menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memengaruhi opini publik.

ICSF melihat pola peningkatan narasi palsu setiap kali terjadi konflik internasional.

Indonesia, dengan kondisi sosial dan politik yang dinamis, dinilai rentan dimanfaatkan oleh pelaku-palaku siber untuk menyebarkan informasi menyesatkan.

Ardi menilai rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, dapat memperbesar risiko konflik sosial akibat penyebaran hoaks.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran media, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam membangun ketahanan informasi publik.

Pemerintah dan regulator didorong lebih proaktif dalam memperkuat sistem deteksi dini, meningkatkan edukasi publik, serta menjalin kerja sama dengan platform media sosial guna menekan penyebaran disinformasi.

Di sisi lain, Ardi menyoroti infrastruktur digital Indonesia masih memiliki sejumlah celah.

Walaupun pemerintah telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan menerbitkan berbagai regulasi, implementasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya optimal.

Koordinasi antar-lembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, disebut perlu ditingkatkan.

Transparansi dalam penanganan insiden juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain pembenahan internal, Indonesia dinilai perlu memperkuat diplomasi siber dan memperluas kerja sama internasional, guna menghadapi ancaman lintas negara.

Ke depan, ICSF menekankan pentingnya membangun ekosistem siber yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas.

Investasi pada pengembangan talenta, riset, dan inovasi harus menjadi fondasi utama, agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga produsen solusi keamanan siber.

Menurut Ardi, ketahanan siber bukan semata soal perlindungan data, melainkan juga berkaitan dengan daya saing ekonomi digital Indonesia di tingkat global.

Baca Juga: Keamanan Siber Jadi Pilar Kedaulatan Nasional

“Keberanian untuk berbenah, belajar, dan beradaptasi akan menentukan masa depan Indonesia di era digital."

"Dengan kolaborasi dan komitmen nasional, kita bisa membangun pertahanan siber yang kokoh,” tuturnya. (*)