Pemerintah Siapkan Dana Rp100 Triliun ke Bank, BTN Ajukan Porsi Rp12 Triliun

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyambut baik rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menambah penempatan dana sebesar Rp100 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Nixon LP Napitupulu, mengatakan pihaknya berharap dapat memperoleh bagian dari dana penempatan tersebut guna memperkuat likuiditas perseroan.

“Oh, kita senang. Kita senang dan berharap bisa mendapatkan bagian juga,” kata Nixon di Jakarta, dikutip Senin (16/3/2026).

BTN sebelumnya telah menerima suntikan likuiditas dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp25 triliun. Untuk penempatan dana tambahan kali ini, perseroan mengusulkan porsi sekitar Rp12 triliun dari total Rp100 triliun yang disiapkan pemerintah.

“Ya, kita mengusulkan sekitar setengah dari yang kemarin. Tapi itu kan hanya usulan, keputusannya ada pada pemerintah,” tambahnya.

Ia menambahkan, perubahan skema penempatan dana yang lebih fleksibel dibandingkan sebelumnya tidak menjadi persoalan bagi BTN. Skema baru tersebut tidak lagi berbentuk deposito on call dengan tenor panjang.

“Tenornya lebih cepat kira-kira begitu, jadi tidak ada isu,” ujarnya.

Menurut Nixon, pembicaraan awal terkait penempatan dana tambahan tersebut sudah dilakukan. Namun, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

Ia menjelaskan, apabila BTN memperoleh tambahan likuiditas tersebut, dana akan tetap difokuskan untuk pembiayaan sektor perumahan serta berbagai program pendukungnya.

Baca Juga: Tansformasi BTN, Ekspansi Operasional Kredit hingga Modernisasi Kantor Cabang

Baca Juga: BTN SIapkan Uang Tunai Rp23,18 triliun Jelang Lebaran 2026

Baca Juga: Askrindo dan Bank BTN Teken Kerja Sama Senilai Rp1,5 Triliun untuk Perluas Commercial Line

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah penempatan dana sebesar Rp100 triliun ke perbankan.

Purbaya menjelaskan, dana tambahan Rp100 triliun tersebut bersifat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemerintah. Hal ini berbeda dengan dana Rp200 triliun sebelumnya yang ditempatkan dalam bentuk deposito on callselama enam bulan.

“Nanti mungkin yang Rp100 triliun itu bisa keluar masuk. Artinya tidak terikat dalam deposito jangka panjang, tetapi jangka pendek dan fleksibel,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).