Prabowo: Rp308 Triliun Anggaran Tak Efisien Berpotensi Jadi Korupsi

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menghemat Rp308 triliun dari belanja negara yang dinilai tidak efisien, dan menegaskan dana tersebut berpotensi mengarah pada praktik korupsi jika tidak dipangkas.

“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Keyakinan saya, ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” ujar Prabowo dalam tayangan Presiden Menjawab, Kamis (19/3/2026)

Ia menyebut efisiensi anggaran menjadi langkah krusial untuk menjaga penggunaan APBN tetap produktif dan tepat sasaran.

Menurut Prabowo, tingginya tingkat inefisiensi ekonomi Indonesia juga tercermin dari indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mencapai 6,5, lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Malaysia di kisaran 4 serta Vietnam 3,6.

Angka tersebut menunjukkan Indonesia membutuhkan modal yang lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain.

Dengan total belanja negara yang mendekati Rp3.700 triliun atau sekitar US$230 miliar, ia memperkirakan terdapat potensi inefisiensi hingga 30% atau setara US$75 miliar.

“30% dari itu maka US$75 miliar. Ini tidak efisien,” katanya.

Prabowo menambahkan efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini masih tahap awal, dengan fokus pada penghapusan belanja rutin yang tidak esensial.

Sejumlah pos yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan rapat dan seminar di luar kantor.

Ia juga menyoroti praktik pengadaan barang yang berulang setiap tahun serta kegiatan kajian yang dinilai tidak berdampak langsung pada persoalan utama seperti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

“Saya kira kita bisa lakukan efisiensi lebih jauh,” ujar Prabowo.