Investasi China US$65 M Dorong Industri Nikel RI, Isu Lingkungan Menguat

Lonjakan investasi China di sektor mineral kritis mendorong ekspansi industri nikel Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, muncul kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

Laporan Climate Energy Finance (CEF) mencatat, investasi China di sektor pertambangan, peleburan, dan pemurnian nikel Indonesia telah melampaui US$65 miliar sejak kebijakan hilirisasi diberlakukan. Nilai ini menyumbang lebih dari separuh total investasi global China di mineral kritis yang mencapai US$120 miliar sejak 2023.

“Di banyak negara Global South, perusahaan China tidak hanya berfokus pada ekstraksi, namun juga mendorong pembangunan industri pengolahan domestik dan peningkatan nilai tambah," kata Matt Pollard, Analis Transformasi Net Zero CEF, dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (22/3/2026).

"Mereka menginvestasikan modal pada infrastruktur pendukung, menciptakan lapangan kerja terampil, serta memfasilitasi transfer teknologi sebagai timbal balik atas akses jangka panjang terhadap rantai pasok komoditas strategis,” imbuhnya. 

Masuknya investasi besar tersebut tak lepas dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah sejak 2014. Kebijakan ini dikombinasikan dengan ekspansi industri oleh perusahaan seperti Tsingshan Holding Group, CATL, dan Zhejiang Huayou Cobalt, menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia dengan sekitar 22% cadangan global.

Pengembangan kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera mempercepat integrasi rantai industri nikel.

Kawasan ini berkontribusi pada peningkatan ekspor produk turunan nikel, penciptaan lapangan kerja, dan peluang Indonesia menjadi basis manufaktur kendaraan listrik di Asia Tenggara.

Namun, percepatan hilirisasi tersebut juga memicu tekanan lingkungan. Laporan menyoroti tingginya penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk memasok energi smelter nikel melalui skema captive power. Selain itu, muncul isu terkait limbah industri serta perlindungan hak masyarakat di sekitar kawasan tambang.

Naomi Devi Larasati, Policy Strategist CERAH, menyebut kapasitas PLTU yang dibangun perusahaan China di Indonesia telah mencapai 7,7 gigawatt (GW), yang dinilai bertentangan dengan upaya transisi energi. Ia juga menyoroti ketergantungan terhadap tenaga kerja asing yang dinilai belum berkurang.

“Belum lagi temuan dari berbagai organisasi, termasuk Climate Rights International, yang menunjukkan warga yang tinggal di sekitar kawasan tambang dan smelter menghadapi ancaman serius terhadap hak atas tanah, akses terhadap air bersih, serta hak atas kesehatan akibat aktivitas pertambangan dan smelter seperti di IWIP,” kata Naomi.

"Dalam kondisi ini, sulit untuk menyebut model investasi China sebagai ‘saling menguntungkan’ (mutually beneficial) ketika dampak sosial dan lingkungan yang ditanggung Indonesia masih begitu besar,” tambahnya.

Baca Juga: Defisit 100 Juta Ton, Industri Nikel Mulai Lirik Opsi Impor dari Filipina Hingga Papua Nugini

Baca Juga: Industri Nikel Terancam Kekurangan 100 Juta Ton Ore pada 2026, FINI Minta RKAB Direvisi

Sementara itu, Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menilai arah investasi ke depan perlu diselaraskan dengan prinsip transisi energi rendah karbon.

Ia menekankan pentingnya penggunaan energi terbarukan dalam operasional smelter, penerapan standar lingkungan yang lebih ketat, serta penguatan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Tanpa adanya pergeseran ini, Indonesia berisiko terjebak dalam model pembangunan yang mengunci emisi jangka panjang, rentan secara finansial, dan tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan dari transisi energi. Sehingga perlu lebih matang dalam perencanaan industrial policy yang lebih hati-hati dan sinkronisasi terhadap supply-demand global terhadap mineral kritis Indonesia,” ujar Dwi.