Wamendagri Bima Arya Pastikan ASN Mulai WFH Pekan Depan demi Hemat BBM

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa penerapan skema kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara akan dimulai pekan depan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional.

Rencana pemberlakuan WFH tersebut akan segera dilaksanakan setelah adanya pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain itu, pemerintah menjadwalkan pengumuman teknis kebijakan ini secara daring pada Selasa (31/3/2026) sore pukul 18.30 WIB.

“Begitu diputuskan, tentu minggu depan akan dilaksanakan,” ujar Bima Arya di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa. Di samping itu, Kemendagri masih menunggu arahan final terkait detail pelaksanaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah sedang mengkaji opsi penerapan WFH pada tengah pekan guna menghindari perpanjangan waktu libur akhir pekan bagi para pegawai. Selain itu, masukan dari DPR RI agar WFH tidak jatuh pada hari Senin atau Jumat turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan aturan.

Kemendagri akan segera menyosialisasikan aturan teknis agar kebijakan ini benar-benar efektif dalam menekan penggunaan energi fosil. Terlebih lagi, pengawasan akan diperketat agar para ASN tetap berada di kediaman masing-masing selama masa penugasan daring tersebut.

Bima meyakini bahwa perubahan pola kerja ini tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat luas. Selain itu, setiap ASN tetap diwajibkan menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meskipun tidak hadir secara fisik di kantor.

Aturan teknis yang sedang dirumuskan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan WFH tidak disalahartikan sebagai hari libur nasional tambahan. Di samping itu, hitungan efisiensi energi telah dipelajari secara mendalam oleh lintas kementerian sebelum skema ini diputuskan.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi jangka pendek dalam menghadapi dinamika harga energi global saat ini. Terlebih lagi, penghematan BBM dari sektor transportasi publik diharapkan mampu memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi negara.

Baca Juga: Mendagri Pastikan Kebijakan WFH Diumumkan Selasa, Pemda Wajib Antisipasi

Implementasi WFH ini juga akan dipantau secara berkala untuk mengevaluasi efektivitasnya terhadap produktivitas kerja di lingkungan pemerintahan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah akan dilakukan agar kebijakan ini dapat diterapkan secara serentak dan merata.

Kepastian mengenai jadwal dan durasi WFH akan disampaikan secara transparan kepada seluruh pegawai negeri di seluruh Indonesia. Dengan demikian, diharapkan seluruh instansi dapat segera melakukan penyesuaian agenda kerja internal mulai awal pekan mendatang.