Pasca OTT Bea Cukai, Pengamat: Momentum Pembongkaran Jaringan Jangan Terlewatkan

Tahap krusial dalam sebuah operasi penegakan hukum kerap muncul setelah target awal diamankan. Pada fase ini, arah penanganan akan menentukan apakah kasus berhenti sebagai aksi cepat atau berkembang menjadi pembongkaran jaringan yang berdampak sistemik.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini dinilai telah memasuki titik tersebut. Target awal telah ditetapkan, pola relasi mulai terlihat, serta indikasi keterlibatan pihak lain juga telah diungkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Spesialis Kontra Intelijen, Gautama Wiranegara, menyebut kondisi itu sebagai sinyal bahwa jaringan sudah terbaca. Ia mempertanyakan arah penanganan perkara yang justru berpotensi tidak diperluas meski peluang pengembangan terbuka.

"Dalam bahasa operasi, ini berarti satu hal, jaringan sudah terpetakan. Pertanyaannya sederhana namun krusial, mengapa operasi justru berpotensi dihentikan secara halus, ketika seharusnya diperluas?" kata Gautama, Selasa ( 31/3/2026).

Ia mengurai persoalan ini dari logika dasar operasi dengan menyoroti besaran aliran dana yang mencapai sekitar Rp7 miliar setiap bulan. Praktik tersebut berlangsung lama, melibatkan aparatur sipil negara lintas jabatan, serta didukung fasilitas safe house bernilai puluhan miliar rupiah.

Menurutnya, skala sebesar itu tidak mungkin berdiri sendiri atau hanya melibatkan satu pihak pemberi. Dalam praktik operasional, sistem logistik dengan nilai besar selalu berkaitan dengan banyak sumber aliran dana.

Gautama menjelaskan fungsi safe house bukan sekadar tempat penyimpanan hasil transaksi tunggal. Fasilitas itu merupakan pusat agregasi dana sekaligus indikator adanya banyak sumber pemasukan.

"Jika hanya satu perusahaan yang ditetapkan sebagai pemberi, sementara skalanya sebesar ini, maka hanya ada dua kemungkinan, kita belum melihat seluruh gambaran atau kita memilih tidak melihatnya," benernya.

Ia juga menekankan prinsip dasar dalam operasi bahwa satu target tidak pernah berdiri sendiri. Target awal berfungsi sebagai pintu masuk sekaligus validasi untuk membuka jaringan yang lebih luas.

Pernyataan KPK mengenai keberadaan “forwarder lain” dinilai sebagai bukti bahwa struktur jaringan telah teridentifikasi. Dalam situasi tersebut, penghentian ekspansi justru berisiko menghilangkan momentum penting.

Gautama mengingatkan bahwa jeda dalam penyidikan memberi ruang bagi pihak terkait untuk menghapus jejak dan menyesuaikan strategi. Kondisi ini dalam dunia operasi dikenal sebagai proses penguatan target yang menyulitkan pembuktian.

"Dalam dunia operasi, kondisi ini dikenal sebagai target hardening. Begitu terjadi, biaya pembuktian meningkat drastis, sementara peluang keberhasilan justru menurun," ungkap Gautama.

Ia menegaskan bahwa pendekatan pembongkaran jaringan memiliki landasan hukum kuat. Ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memungkinkan penarikan seluruh pihak yang terlibat tanpa batas jumlah pemberi suap.

Pasal 2 dan 3 mengatur soal perbuatan memperkaya diri atau korporasi secara melawan hukum. Sementara Pasal 5, 11, dan 13 menegaskan bahwa semua pihak pemberi dapat dimasukkan dalam konstruksi perkara.

Di ruang publik, sejumlah nama perusahaan telah disebut, yakni PT Infinity Nusantara Ekspres, PT Benua Bintang Jaya, serta PT Fasdeli International Express. Kemunculan nama tersebut diperkuat dengan pengakuan resmi KPK mengenai adanya pihak lain yang terlibat.

Gautama menilai situasi ini telah bergeser dari persoalan teknis menjadi isu integritas. Penanganan yang tidak menyeluruh berpotensi memunculkan persepsi tebang pilih di mata publik.

"Dengan kondisi ini, pertanyaannya tidak lagi teknis. Ini sudah masuk wilayah integritas: apakah semua yang terdeteksi akan ditindak, atau hanya sebagian? Jika hanya satu yang diproses sementara yang lain tidak disentuh, maka publik akan membaca satu hal: tebang pilih," tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa dampak lebih luas dapat muncul jika praktik tersebut dibiarkan. Kondisi itu berpotensi memperkuat budaya menyimpang sekaligus menyulitkan pejabat baru yang ingin bekerja secara bersih.

"Dalam penegakan hukum, tidak ada racun yang lebih cepat merusak legitimasi selain tebang pilih," tegasnya.

Selain itu, Gautama juga menyoroti potensi persoalan di ruang persidangan. Konstruksi perkara dinilai dapat melemah jika penyidikan tidak mencakup seluruh pihak yang terlibat.

"Ini bukan argumen lemah. Ini argumen yang logis. Jika tidak bisa dijawab, maka konstruksi perkara menjadi timpang, pembuktian menjadi rapuh. Dalam bahasa operasi dikenal target sudah didapat, tetapi hasil akhirnya bisa hilang," kata Gautama.

Ia melihat indikasi persoalan sistemik dari keterlibatan pejabat yang baru menjabat dalam waktu singkat. Hal tersebut menunjukkan adanya mekanisme yang sudah terbentuk dan mampu mereproduksi praktik serupa.

Gautama juga menyinggung adanya perbaikan kinerja fiskal dengan peningkatan PNBP dari minus 8 persen menjadi plus 5 persen. Meski demikian, tanpa pembenahan menyeluruh, capaian tersebut dinilai berpotensi tidak berkelanjutan.

"Dalam operasi, ini disebut regenerasi jaringan: aktor lama hilang, aktor baru muncul, pola lama mati, pola baru lahir sistem tetap hidup. Dan yang paling ironis: OTT hanya menjadi ritual berkala, bukan solusi," ucapnya.

Ia menilai saat ini seluruh indikator penanganan telah terbuka, mulai dari pola lama, temuan safe house, hingga aliran dana dan kemunculan nama pihak lain. Kondisi tersebut dalam dunia operasi disebut sebagai “golden window” yang menentukan keberhasilan pembongkaran jaringan.

Baca Juga: KPK Sebut Polemik Yaqut Cholil sebagai Dukungan Publik dan Untungkan Penanganan Kasus

"Pengalaman menunjukkan operasi yang kehilangan momentum hampir selalu gagal di tahap akhir," tegas Gautama.

Menurutnya, perkara ini bukan sekadar kasus suap biasa, melainkan ujian bagi keberanian institusi dan konsistensi penegakan hukum. Arah penanganan akan menentukan apakah upaya tersebut berhenti pada level taktis atau berkembang menjadi langkah strategis.

"Dalam dunia operasi, kesalahan terbesar bukan gagal di awal, tetapi berhenti ketika jalan sudah terbuka. Publik sudah melihat, data sudah ada, hukum sudah jelas, sekarang tinggal satu hal: Keputusan KPK," pungkasnya.