Sinergi Logistik Haji–Umrah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Neraca Jasa
Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan para pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam mendorong ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terintegrasi, salah satunya melalui optimalisasi sektor logistik.
Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah haji dan umrah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam acara Pelepasan Ekspor Bumbu Pasta dan Makanan RTE: Sinergi BUMN dalam Mendukung Ekosistem Logistik Haji 2026 di Tangerang, pada Kamis (2/04).
Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, yakni lebih dari dua ratus ribu jamaah haji per tahun serta sekitar dua juta jamaah umrah per tahun. Potensi tersebut mencakup berbagai layanan seperti perhotelan, transportasi, logistik, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya.
Dengan penguatan ekosistem ini, Indonesia diharapkan mampu mengambil posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut sekaligus memastikan perputaran uang juga terjadi di dalam negeri.
“Momentum sinergi Kementerian/Lembaga dan BUMN dalam pengiriman logistik haji yang dimulai tahun 2026 ini baru step awal, ke depan akan lebih dioptimalkan untuk beberapa potensi kolaborasi lainnya seperti pengiriman oleh-oleh haji dan umrah serta pengiriman makanan untuk kebutuhan jamaah umrah sepanjang tahun yang tentunya akan berdampak langsung dalam menahan pelebaran defisit neraca jasa nasional dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Deputi Ferry, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Sabtu (4/4).
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah mendorong penggunaan produk nasional yang bercita rasa nusantara untuk jamaah haji Indonesia melalui pengiriman bumbu pasta dan makanan ready to eat (RTE) yang diproduksi di Indonesia. Untuk mendukung proses pengiriman ini, Pemerintah mendorong sinergi BUMN antara PT Garuda Indonesia dan PT Pos Indonesia untuk berkolaborasi memberikan dukungan logistik haji dengan biaya logistik yang efisien dan kompetitif.
Inisiasi perdana pengiriman pada tahap pertama ini akan mengirimkan sebanyak 100 ton bumbu pasta dan makanan RTE. Pengiriman dilakukan secara bertahap mulai hari ini, 2 April 2026 hingga 6 April 2026. Tahap berikutnya sebanyak 130 ton sedang dijadwalkan dalam rentang waktu 17 hingga 29 April 2026.
Data Neraca Pembayaran Indonesia mencatat defisit neraca jasa tahun 2025 mencapai USD19,8 miliar, dengan jasa transportasi sebagai kontributor terbesar. Sebagian dari defisit jasa transportasi tersebut bersumber dari pengeluaran jamaah yang memanfaatkan berbagai layanan logistik dan konsumsi dari penyedia asing. Semakin besar porsi layanan logistik, konsumsi, dan transportasi haji yang dapat dipenuhi oleh penyedia nasional, semakin besar pula potensi penghematan devisa yang dapat diraih.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jaenal Effendi juga menyampaikan bahwa sudah saatnya Kementerian/Lembaga dan BUMN bersanding dan berkolaborasi untuk mendukung terwujudnya ekosistem haji dan umrah yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh jamaah, tetapi juga masyarakat Indonesia melalui multiplier effect dalam rantai nilai ekonomi yang terintegrasi.
Baca Juga: Emiten Haji Isam (TEBE) Tebar Dividen Rp156 per Saham, Cek Jadwalnya!
Penguatan ekosistem logistik haji melalui sinergi Kementerian/Lembaga, BUMN, dan stakeholder lainnya diharapkan juga dapat berlanjut tidak hanya mendukung pelaksanaan haji namun juga pelaksanaan umrah untuk berbagai kebutuhan, baik layanan katering, transportasi, perdagangan, dan layanan pendukung lainnya, termasuk oleh-oleh haji dan umrah bagi jamaah Indonesia dapat melibatkan penyedia layanan jasa Indonesia.
“Kami menindaklanjuti pertemuan antara Pak Menko dengan Pak Wamen Haji agar kita bisa sama-sama melakukan penguatan ekosistem haji untuk bisa lebih memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional, dan mulai saat ini ketika bicara haji dan umrah kita tidak hanya bicara aspek ritualnya saja,” pungkas Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya