Pertamina Tanggung Selisih Harga BBM, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Di tengah isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi imbas penutupan Selat Hormuz, pemerintah menegaskan tidak akan melakukan penyesuaian harga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM, baik nonsubsidi maupun subsidi yang akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

Untuk sementara, selisih harga akibat lonjakan harga minyak dunia akan ditanggung oleh PT Pertamina (Persero).

"Sementara, sepertinya Pertamina (yang menanggung), sementara ya," ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (4/4).

Menurut Purbaya, kondisi keuangan Pertamina saat ini masih cukup kuat untuk menopang kenaikan harga minyak dalam jangka pendek, didukung oleh pembayaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah yang berjalan lancar.

"Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar, dan kompensasi kita bayar tiap bulan 70 persen terus menerus," ujarnya.

Dengan skema tersebut, likuiditas Pertamina tetap terjaga sehingga mampu menahan beban selisih harga BBM tanpa langsung membebani anggaran negara. "Jadi keuangan Pertamina amat baik, untuk absorb itu jangka waktu pendek enggak masalah," katanya.

Meski demikian, Purbaya mengakui dalam jangka panjang beban tersebut tetap akan berdampak pada anggaran pemerintah melalui mekanisme subsidi dan kompensasi energi. Tambahan beban ini masih dalam batas aman defisit APBN sesuai undang-undang, yakni dari 2,68 persen PDB menjadi sekitar 2,9 persen.

Pengamat energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM merupakan langkah tepat dalam meredam inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

"Saya kira sudah tepat, hal ini untuk mengurangi ketidakpastian," kata Yayan, dikutip dari Antara.

Baca Juga: Prasasti: Pemerintah Tahan Harga BBM, Pelaku Usaha Tetap Perlu Waspada

Baca Juga: Rupiah Sentuh Rp17.002, Defisit APBN Karena Pembengkakan Subsidi BBM Picu Kekhawatiran

Menurutnya, kebijakan ini juga membantu menjaga stabilitas makroekonomi, menahan laju inflasi, serta meredam gejolak akibat kenaikan harga barang impor.

"Saya sangat apresiasi affirmative action ini. Semoga bisa bertahan hingga krisis energi global ini cepat berakhir," imbuh Yayan.