Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Indonesia Tegaskan Komitmen Global Lindungi Laut Lepas di New York

        Indonesia Tegaskan Komitmen Global Lindungi Laut Lepas di New York Kredit Foto: Suara.com
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, khususnya di wilayah laut lepas.

        Hal tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif Indonesia dalam peluncuran Living High Seas Partnership di New York, Amerika Serikat. Kegiatan ini mempertemukan negara-negara mitra dan organisasi internasional untuk mempercepat implementasi kesepakatan global terkait keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional (Biodiversity Beyond National Jurisdiction/BBNJ).

        Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda, mengatakan Indonesia menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk penguatan kerja sama multilateral dalam menjaga kesehatan laut dunia. “Kemitraan ini memiliki signifikansi strategis dan menjadi salah satu pelopor dalam penerapan area-based management tools,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, dikutip dari siaran pers KKP, Selasa (7/4).

        Dia menambahkan, Indonesia berkomitmen mengimplementasikan area-based management tools (ABMTs) dengan mengoptimalkan pengalaman pengelolaan kawasan konservasi nasional. Upaya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan laut lepas yang efektif dan berkelanjutan.

        “Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan langsung dengan laut lepas di Samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut global. Keikutsertaan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi kelautan internasional,” jelasnya.

        Sementara itu, mewakili Pemerintah Jerman, Ilka Wagner menyampaikan bahwa Living High Seas Partnership kini memasuki tahap implementasi setelah merampungkan fase kesepakatan awal. “Fokus kami adalah membangun kemitraan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung visi keanekaragaman hayati Uni Eropa,” ujarnya. 

        Dia menambahkan, pelaksanaan program akan dikoordinasikan oleh konsorsium global yang dipimpin oleh GIZ guna memastikan tata kelola yang efektif dan terintegrasi.

        Tentang Living High Seas

        Living High Seas merupakan inisiatif global yang mendukung implementasi Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) melalui penguatan kerja sama lintas negara, lembaga internasional, dan komunitas ilmiah. Kemitraan ini mendorong pengembangan serta penerapan area-based management tools (ABMTs), termasuk kawasan konservasi laut (marine protected areas/MPAs), sebagai instrumen utama dalam perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di laut lepas (high seas).

        Inisiatif ini melibatkan sejumlah negara pelopor, termasuk Indonesia, dalam pengembangan kawasan pengelolaan berbasis area di Samudera Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Kolaborasi ini juga memperkuat kapasitas, tata kelola, serta pertukaran pengetahuan antarnegara guna memastikan pengelolaan laut lepas yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis sains.

        Baca Juga: Ada Kabel Bawah Laut, Ini Bocoran 13 Proyek Hilirisasi Jilid II

        Baca Juga: Kolaborasi Lintas Kementerian, UMKM Indonesia Siap Go Global Lewat Jalur Laut

        KKP menilai kolaborasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi negara peserta dan masyarakat global dalam menjaga kesehatan laut, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong ekonomi biru. Hal ini juga menegaskan pentingnya sinergi antarnegara dalam menghadapi tantangan pengelolaan laut, termasuk perubahan iklim dan tekanan terhadap keanekaragaman hayati.

        Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan  menegaskan komitmen KKP untuk terus memperkuat kolaborasi global dalam perlindungan laut. Menurutnya, kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan harus diarahkan pada prinsip keberlanjutan, keseimbangan ekologi dan ekonomi, serta memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan ekonomi biru.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: