Presiden Prabowo Pangkas Biaya Haji 2026 Sebesar Rp 2 Juta Per Orang

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah berupaya keras untuk menurunkan biaya haji bagi masyarakat Indonesia. Nilai biaya haji tahun 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar Rp 2 juta per jamaah dibandingkan periode sebelumnya.

Penurunan biaya ini tetap dilakukan meskipun harga avtur global sedang meroket akibat gejolak energi di Timur Tengah. Selain itu, Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini membutuhkan keberanian besar demi melindungi ekonomi rakyat lapisan bawah.

“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp 2 juta,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026). Di samping itu, komitmen pemerintah tetap terjaga di tengah tekanan krisis energi internasional.

Pemerintah juga berhasil meringkas waktu tunggu antrean haji bagi calon jamaah di seluruh tanah air. Masa tunggu yang semula mencapai 48 tahun kini dipangkas menjadi maksimal 26 tahun mulai tahun ini.

“Saya juga dapat laporan, antrean haji sekarang tak lagi 48 tahun,” papar Prabowo mengenai efisiensi birokrasi pendaftaran haji. Terlebih lagi, ia berjanji akan terus berjuang agar durasi antrean tersebut menjadi jauh lebih singkat di masa depan.

Optimalisasi pengelolaan dana haji menjadi kunci utama dalam menekan biaya operasional keberangkatan jamaah. Selain itu, koordinasi dengan maskapai penerbangan terus diperkuat untuk memitigasi dampak kenaikan harga bahan bakar pesawat.

Efisiensi di tingkat kementerian terkait dilakukan guna meminimalisir pos pengeluaran yang tidak mendesak. Di samping itu, transparansi penggunaan nilai manfaat dana haji dipastikan tetap berpihak pada kepentingan calon jamaah.

Diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi terus ditingkatkan untuk mendapatkan kuota tambahan serta layanan yang lebih ekonomis. Terlebih lagi, kualitas fasilitas penginapan dan katering bagi jamaah Indonesia diklaim akan tetap terjaga meski harga turun.

Baca Juga: Mau Haji Tanpa Antre? Ini Cara Kerja Skema ‘War Ticket’ yang Sedang Dikaji Pemerintah

Baca Juga: Kesiapan Haji 2026 Terjamin, Jemaah Indonesia Segera Diberangkatkan

Transformasi sistem manajemen haji nasional diharapkan mampu memberikan kepastian keberangkatan yang lebih terukur bagi publik. Selain itu, pengawasan ketat dilakukan terhadap setiap komponen biaya agar tidak terjadi pungutan liar di luar ketentuan.

Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan terjangkau. Dengan demikian, harapan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dapat terwujud dengan beban finansial yang lebih ringan.