Pasbata Jateng Sayangkan Kampanye Hemat Energi Ahmad Luthfi Digiring ke Arah Politik

Kampanye hemat Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Perhatian publik muncul setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terlihat mengayuh sepeda listrik (e-bike) saat berangkat kerja bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pada Kamis (9/4/2026).

Namun, alih-alih menyoroti pesan penghematan energi, sebagian perbincangan di masyarakat justru beralih pada harga sepeda listrik yang digunakan, yang disebut berada di atas rata-rata. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa sepeda yang digunakannya merupakan pinjaman.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPD Pasbata Jawa Tengah, Danang HS, menilai narasi yang berkembang di publik cenderung salah arah. Ia menyebut penggunaan sepeda pinjaman dalam kampanye hemat energi justru digeser ke ranah politik, bahkan dikaitkan dengan pelaporan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Sepeda pinjaman untuk kampanye hemat energi malah digeser ke ranah politik. Padahal itu pesan hidup sehat. Setiap ada celah sekecil apa pun, langsung dipelintir, digoreng, dan diputar ulang di media sosial sampai jauh dari konteks aslinya,” ujar Danang.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan negatif. Menurutnya, penggunaan sepeda tersebut bisa dipahami sebagai bagian dari kampanye gaya hidup sehat dan hemat energi, atau bahkan bentuk dukungan dari pihak tertentu.

Terkait isu LHKPN, Danang menegaskan bahwa pelaporan aset pejabat negara memiliki mekanisme dan waktu tersendiri, sehingga tidak tepat jika langsung disimpulkan sebagai pelanggaran. “Itu kan sepeda pinjaman, jadi wajar kalau belum masuk laporan,” katanya.

Lebih lanjut, Danang juga menyoroti sejumlah capaian selama kepemimpinan Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, yang dinilai terus mendorong pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor.

Diketahui, Ahmad Luthfi memang menjadi salah satu kepala daerah yang aktif mendorong kebijakan dan aksi ramah lingkungan. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, khususnya dalam penanganan sampah di Jawa Tengah.

Menurut Hanif, capaian pengelolaan sampah di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 30 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang masih berada di angka 26 persen. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama tujuh bupati dan wali kota di wilayah Pekalongan Raya dan Tegal Raya juga berkomitmen mengembangkan pengolahan sampah berbasis regional atau aglomerasi.

Baca Juga: Krisis Energi, India Putuskan Naikkan Pajak Ekspor BBM

Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari pembentukan satuan tugas (satgas) sampah hingga tingkat desa dan kelurahan, hingga penyusunan roadmap pengelolaan sampah guna mendukung target zero sampah pada 2029.

“Pengelolaan ini harapannya berkontribusi langsung dalam pengurangan sampah nasional sebesar 3.000 ton per hari,” kata Hanif Faisol Nurofiq, dikutip dari Antara, Selasa (14/04/2026).

Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga mulai mengembangkan teknologi refuse derived fuel (RDF) di sejumlah daerah, seperti Magelang, Banyumas, dan Cilacap, sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.