Solar Subsidi Langka, Pimpinan Komisi IV DPR Ingatkan Target Swasembada Pangan Nasional

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti dampak serius kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar terhadap kelancaran distribusi pupuk bagi petani.

Ia mendesak pemerintah untuk segera memberikan prioritas bagi truk pengangkut pupuk agar target swasembada pangan nasional tidak terancam.

Kondisi kelangkaan solar ini dirasakan di berbagai daerah, tak terkecuali di Sumatera Barat. Alex memaparkan, jalur lalu lintas vital seperti Lembah Anai yang masih dalam perbaikan akibat banjir pada akhir 2025 lalu memaksa truk logistik harus mencari jalur alternatif. Di saat bersamaan, mereka juga harus terjebak dalam antrean panjang solar di SPBU.

Atas dasar itu, Alex meminta adanya diskresi khusus.

"Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina pembawa BBM saat melintas di jalan raya, terutama di daerah terdampak bencana. Hal ini seiring maraknya antrean di SPBU belakangan ini," ungkap Alex dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa dari segi regulasi, tata niaga pupuk sebenarnya sudah semakin efisien.

Lewat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, jalur distribusi telah dipangkas agar pupuk bisa langsung dikirim dari gudang distributor ke kios di lini akhir (Lini 4). Namun, terobosan ini tersandung masalah teknis di lapangan.

"Secara regulasi sudah dipangkas, tapi kini muncul tantangan baru, yakni ketiadaan solar subsidi. Jangan sampai ini jadi penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu," tuturnya.

Alex menegaskan bahwa keterlambatan tibanya pupuk di tingkat petani sangat fatal. Ketepatan waktu pemupukan yang harus menyesuaikan usia tanaman sangat menentukan kualitas dan kuantitas panen. Jika jadwal ini berantakan, maka yang menjadi taruhan adalah program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan.

Di sisi lain, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi secara nasional masih terpantau aman dan terdistribusi secara regional oleh perusahaan pupuk negara. Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tetap mewaspadai sentimen global.

"Jika perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentunya akan ikut terganggu. Langkah antisipasi ketersediaan pupuk di Lini 4 harus terus diupayakan," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan kuota alokasi pupuk bersubsidi nasional untuk tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari total tersebut, sebanyak 9,5 juta ton difokuskan untuk menggenjot sektor pertanian, sementara sisanya disalurkan untuk sektor perikanan.