Aismoli Nilai Indonesia Bisa Menang dari Krisis Energi Lewat Kendaraan Listrik

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menilai kepastian kebijakan kendaraan listrik menjadi faktor kunci agar Indonesia mampu memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ancaman krisis energi global. Industri menyatakan investasi telah masuk, pasar terus tumbuh, namun arah regulasi dinilai perlu diselaraskan.

Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi mengatakan pemerintah perlu memastikan seluruh kebijakan kendaraan listrik memiliki tafsir yang sama di lapangan. Hal itu dinilai penting bagi konsumen, investor, produsen, hingga pemerintah daerah.

“Kebijakan yang baik tidak cukup, namun harus selaras dan sampai ke lapangan dengan satu tafsir yang sama. Kepastian kebijakan menjadi barang mahal dan dibutuhkan bagi industri untuk berinvestasi, berproduksi, dan melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh,” ujar Budi.

Aismoli menyoroti terbitnya sejumlah instrumen kebijakan, termasuk Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ, yang memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan kendaraan listrik ke depan.

Menurut asosiasi, ketidakpastian regulasi berisiko menahan keputusan pembelian konsumen serta komitmen investasi jangka panjang. Pelaku industri membutuhkan proyeksi kebijakan stabil setidaknya tiga hingga lima tahun ke depan.

Aismoli mencatat sektor kendaraan listrik menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data INDEF dan FDI Market 2025, investasi sebesar US$2,73 miliar masuk ke sektor ini pada periode 2023–2025, berasal dari sejumlah investor global seperti BYD, Chery Automobile, Mitsubishi Motors, XPENG, dan GAC AION.

Di sisi pasar, pangsa kendaraan listrik naik dari 1,09% pada 2022 menjadi 12,93% pada 2025. Untuk segmen roda dua, asosiasi menilai transisi motor listrik menjadi jalur tercepat karena Indonesia memiliki lebih dari 150 juta unit sepeda motor yang beroperasi.

Aismoli juga menekankan manfaat fiskal dari elektrifikasi kendaraan. Mengacu studi INDEF 2025, elektrifikasi 10% armada kendaraan penumpang diperkirakan dapat menghemat subsidi BBM Rp12,3 triliun per tahun.

Sementara itu, subsidi dan kompensasi BBM nasional tercatat mencapai Rp322 triliun pada 2022. Dalam skenario harga minyak US$100 per barel, beban fiskal Pertalite diproyeksikan melonjak hingga 380% dari kondisi normal.

Baca Juga: Purbaya Ungkap Pajak EV Sama Saja, Hanya Pindah Skema

Baca Juga: IESR: Regulasi Percepatan Kendaraan Listrik Diperlukan Guna Hemat Impor BBM Rp49 Triliun

Baca Juga: Permendagri Cabut Bebas Pajak Mobil Listrik Dinilai Akan Bikin Investor Ngacir ke Vietnam

Selain aspek energi dan fiskal, asosiasi menyoroti dampak kesehatan publik. WHO mencatat polusi udara ambien menyebabkan sekitar 7 juta kematian prematur per tahun secara global. WRI Indonesia menyebut sektor transportasi menyumbang sekitar 23% emisi gas rumah kaca di kawasan perkotaan.

Aismoli mengusulkan tiga langkah utama. Pertama, menyelaraskan Permendagri 11/2026 dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Kedua, membentuk forum koordinasi lintas kementerian untuk kebijakan EV. Ketiga, melibatkan asosiasi industri secara aktif dalam perumusan regulasi.

“Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin transisi kendaraan listrik di Asia Tenggara: pasar terbesar, sumber daya mineral yang kaya, dan industri yang siap. Yang tersisa hanyalah memastikan setiap kebijakan mendorong ke arah yang sama,” kata Budi.