Pemerintah Pilih MBG, Industri Motor Listrik Bisa Kolaps

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setiyadi, meragukan kelanjutan insentif pembelian kendaraan listrik (EV) roda dua senilai Rp7 juta yang sempat diberlakukan pemerintah.

Ia menilai efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah menjadi kendala utama tersendatnya kebijakan tersebut. "Ya saya kira begitu, sekarang ini efisiensi pemerintah sedang terjadi di mana-mana," ujar Budi kepada Warta Ekonomi, Selasa (6/5/2025), di Jakarta.

Meski pemerintah sempat menyampaikan niat untuk melanjutkan insentif, Budi menyoroti belum adanya kepastian waktu pelaksanaan. Menurutnya, ketidakjelasan ini berdampak langsung terhadap kelangsungan industri.

Baca Juga: Penjualan Motor Listrik Anjlok 80%, Industri Teriak Minta Kejelasan Insentif

“Kami hanya ingin kepastian, agar jelas bagaimana situasinya sekarang. Jangan dibiarkan menggantung seperti ini,” ucapnya.

Budi menjelaskan bahwa penghapusan insentif erat kaitannya dengan pergeseran prioritas anggaran pemerintah ke program-program lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara.

”Pemerintah sekarang kan memang lebih ke prioritas untuk anggaran kan untuk financing, untuk Danantara, untuk MBG dan sebagainya. Tapi karena memang untuk yang menyangkut energi baru dan terbarukan, dan kemudian kekurangan di BBM kan memang sudah menjadi anunya pemerintah, ya kita harapkan ya ada bantuan lah gitu,” lanjutnya.

Baca Juga: Pemerintah Tiadakan Insentif Motor Listrik karena Masalah ini

Budi menyebut dampak pencabutan insentif sangat terasa di kalangan produsen motor listrik. Ia mencatat penjualan motor listrik menurun drastis hingga hanya menyisakan 20–40% dari periode sebelumnya.

"Penjualan sekarang berkisar antara 30–40%, bahkan ada yang hanya mencapai 20%. Dari target penjualan di kuartal pertama 2025 yang sebelumnya mencapai 200 unit, kini hanya tersisa sekitar 25 unit," ujarnya.

Ia menambahkan, "Penjualan turun drastis. Industri sudah mulai teriak karena kondisi ini. Jika ada keputusan insentif, kami harap bisa segera diterapkan, namun kami juga sadar waktu yang semakin mendekat."

Budi menekankan pentingnya kepastian kebijakan pada 2025, mengingat keberlangsungan insentif sangat menentukan keberlanjutan sektor kendaraan listrik di Indonesia. Ia berharap, jika insentif tahun ini tak dapat diberikan, pemerintah tetap menyiapkan skema dukungan lain yang lebih konkret.

"Kami berharap pada tahun depan insentif bisa kembali. Karena sesuai dengan filosofi Perpres 55, kami seharusnya mendapatkan dukungan,” tutupnya.