Pemerintah Kucurkan APBN Rp4 Triliun Bangun Flyover di 1.800 Perlintasan Kereta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan proyek pembangunan jembatan layang atau flyover di perlintasan sebidang akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan perbaikan infrastruktur menyusul kecelakaan kereta di Bekasi Timur.

Pemerintah menegaskan bahwa sumber pendanaan proyek tersebut tidak akan dialihkan ke skema lain. “Kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN),” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus pada buruknya pengelolaan 1.800 titik perlintasan sebidang yang tersebar di wilayah Pulau Jawa. Banyak di antara titik perlintasan tersebut dilaporkan belum memiliki sistem penjagaan yang memadai untuk menjamin keselamatan warga.

“Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, ini dari zaman saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun,” kata Presiden. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah infrastruktur warisan masa lalu tersebut secara menyeluruh.

Skema penanganan risiko kecelakaan akan dibagi menjadi dua fokus utama, yakni pembangunan pos penjagaan dan konstruksi flyover. Pemerintah menaksir total kebutuhan anggaran untuk menjalankan program keselamatan transportasi ini mencapai Rp4 triliun.

Penyediaan anggaran besar tersebut dinilai krusial demi mendukung keandalan moda transportasi kereta api nasional. “Kita akan keluarkan itu sekarang, saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan kita sekarang lakukan,” tegas Prabowo.

Baca Juga: Butuh Waktu 15 Menit Petugas untuk Bergegas Menolong Korban Kasus Tabrakan Kereta KRL Vs KA Argo Bromo

Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya menjadi salah satu pihak yang paling aktif mengusulkan pembangunan flyover di titik rawan kecelakaan. Terlebih lagi, peningkatan volume perjalanan kereta api saat ini menuntut pemisahan jalur yang lebih aman dari lalu lintas kendaraan darat.

Langkah ini diharapkan dapat meniadakan konflik arus di perlintasan sebidang yang sering memicu insiden maut. Di samping itu, percepatan pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas dalam agenda keselamatan transportasi nasional tahun anggaran 2026.