Benarkah SPPG Milik Orang Partai Akan Ditutup? Begini Jawaban Mensesneg

Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat rampung dalam waktu satu bulan.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fokus utama penataan ini adalah memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG beroperasi sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat.

Meskipun proses audit dan inventarisasi sedang berjalan, Prasetyo menjamin bahwa program penyaluran gizi yang sudah berjalan di masyarakat tidak akan terganggu.

"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya. Maka yang pertama tentu tadi kita tekankan, yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan," ujar Prasetyo Hadi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menanggapi isu yang beredar mengenai adanya nama-nama pemilik SPPG yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, Mensesneg meluruskan bahwa latar belakang politik pemilik tidak bisa dikaitkan dengan tata kelola program.

Menurutnya, siapa pun berhak mendirikan SPPG asalkan mampu memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Prasetyo menekankan bahwa poin krusial yang menjadi pelanggaran bukanlah sosok di balik kepemilikan tersebut, melainkan jika operasional di lapangan menabrak regulasi.