PYC: Transparansi dan Mitigasi Risiko Kunci Implementasi Nuklir di Indonesia

Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menekankan bahwa kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi nasional sangat bergantung pada transparansi tata kelola dan strategi mitigasi risiko yang komprehensif.

Founder dan Dewan Pembina PYC, Prof. Purnomo Yusgiantoro, menyatakan pengembangan energi nuklir bukan sekadar persoalan kecanggihan teknologi, melainkan juga menyangkut kesiapan sosial dan manajemen risiko.

"Pengembangan energi nuklir bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko," ujar Purnomo dalam diskusi PYC Talks Vol. 2 bertajuk “Program Energi Nuklir Indonesia” di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Yayat Ruyat dari Dewan Pertahanan Nasional menyoroti dimensi strategis nuklir. Menurutnya, nuklir memiliki nilai geopolitik dan geostrategi besar untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pembangunan PLTN harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional karena statusnya sebagai objek vital strategis," kata Yayat.

Baca Juga: Selat Hormuz Ditutup, Sekjen PBB Ingatkan Dampak Besar bagi Energi dan Ekonomi Dunia

Dari sisi teknis ketenagalistrikan, perwakilan PT PLN (Persero) Didik Fauzi Dakhlan menegaskan pentingnya integrasi jaringan agar PLTN dapat berfungsi sebagai pemasok beban dasar (baseload) yang stabil dan rendah emisi.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari aspek sosial. Peneliti Ahli Utama BRIN, Ir. Djarot Sulistio Wisnubroto, mengungkapkan bahwa Social Licence to Operate (SLO) atau penerimaan publik menjadi faktor penentu. Ia juga mengingatkan pentingnya standar keselamatan tinggi mengingat posisi geografis Indonesia.

 "Mitigasi risiko harus mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai wilayah Ring of Fire dengan mekanisme verifikasi independen," tegas Djarot.

Akademisi Universitas Tanjungpura, Dr. Netty Herawati, menambahkan bahwa komunikasi yang kredibel di tingkat akar rumput diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kesiapan teknis dan kepercayaan masyarakat.

Diskusi tersebut menyimpulkan empat poin utama bagi keberhasilan program nuklir nasional: transparansi data keselamatan, strategi komunikasi untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat (Not-In-My-Backyard), penguatan mitigasi risiko geologis, serta pelibatan publik sejak awal perencanaan.

Ketua Umum PYC, Filda C. Yusgiantoro, menutup diskusi dengan menegaskan komitmen organisasi untuk terus mendorong kebijakan energi yang inklusif. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Panggil Menteri ESDM, Pastikan Stabilitas Energi Nasional di Tengah Geopolitik Global

"Kami mendorong kebijakan berbasis kajian yang transparan dan berorientasi pada ketahanan energi jangka panjang," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, energi nuklir telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2025-2034. Dalam hal jni Pemerintah telah menetapkan dua wilayah yang akan menjadi titik tapak pengembangan yakni Sumatera dan Kalimantan masing masing sebesar 2x250 mega watt (MW).