Presiden Taiwan Kejutkan China Lewat Kunjungannya ke Eswatini

Taiwan menegaskan bahwa pihaknya merupakan negara berdaulat yang berhak berkontribusi, membangun aliansi maupun hubungan diplomasi secara global, tanpa tekanan dari siapa pun termasuk China.

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, menegaskan bahwa negaranya memiliki hak untuk berinteraksi dengan dunia tanpa intervensi pihak lain. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan mendadak ke Eswatini.

Baca Juga: China Lawan Sanksi Amerika Serikat Terkait Dugaan Beli Minyak Iran

“Taiwan memiliki hak untuk berinteraksi dengan dunia, dan tidak ada negara yang berhak atau seharusnya mencoba menghalangi hal tersebut,” ujarnya.

Kunjungan ini dilakukan secara diam-diam dengan pola tiba lalu diumumkan, sesuatu yang lazim digunakan dalam diplomasi tingkat tinggi untuk menghindari potensi gangguan eksternal.

Eswatini merupakan salah satu dari sekitar selusin negara yang masih menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Kunjungan ini sendiri menjadi kontroversial mengingat adanya ketegangan dari Taiwan dan China.

China melalui Kantor Urusan Taiwan mengkritik keras langkah dari Lai. Ia kembali menegaskan posisinya bahwa pihaknya memiliki wilayah atas Taiwan. Menurutnya, Lai dengan hal tersebut tidak berhak menjalin hubungan antarnegara.

Beijing sendiri pada bulan lalu dilaporkan telah menekan sejumlah negara untuk mencabut izin lintasan udara bagi pesawat yang ditumpangi Lai ke Eswatini. Ia akhirnya terpaksa membatalkan seluruh perjalanan luar negeri yang telah direncanakan karena manuver tersebut. Ini menjadi pertama kalinya kunjungan presiden wilayah tersebut gagal total akibat penolakan akses wilayah udara.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti hal tersebut dan menilai langkah tersebut sebagai penyalahgunaan sistem penerbangan sipil internasional yang diduga dilakukan atas tekanan dari China.

Washington tak menyebut secara gamblang negara-negara yang dimaksudkan. Namun Seychelles, Mauritius dan Madagascar diketahui secara sepihak mencabut izin penerbangan untuk pesawat kepresidenan dari Taiwan. Pesawat itu diketahui dalam rute perjalanan menuju Eswatini.

"Negara-negara ini bertindak atas perintah dari China. Mereka mengganggu keamanan dan martabat perjalanan rutin pejabat dari Taiwan," kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Washington menegaskan bahwa pengelolaan wilayah udara internasional seharusnya hanya digunakan untuk menjamin keselamatan penerbangan, bukan sebagai alat politik.

Baca Juga: PT Mobil Anak Bangsa Gandeng Perusahaan China Kembangkan Bisnis Leasing Mobil Listrik

"Ini adalah penyalahgunaan sistem penerbangan sipil internasional dan ancaman terhadap perdamaian serta kemakmuran global," tegasnya.