Purbaya Copot 2 Pejabat Usai Temuan Restitusi Pajak Batu Bara Rp25 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa, mencopot dua pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal inimenyusul adanya temuan kelebihan pencairan pengembalian pembayaran pajak (restitusi) senilai Rp25 triliun kepada perusahaan batu bara.

Purbaya mengungkapkan, langkah tersebut diambil setelah hasil audit menemukan adanya kelebihan pencairan restitusi pada tahun lalu yang dilakukan oleh jajaran di bawahnya. 

Saat ini, proses audit investigatif tengah dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menelusuri pencairan restitusi sejak 2016 hingga 2025.

"Ini restitusi itu sedang diaudit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya. Net. Jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Purbaya mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi terhadap lima pegawai Kemenkeu yang tercatat mengeluarkan restitusi terbesar. Dari hasil penelusuran tersebut, dua pejabat dipastikan akan dicopot pada hari ini.

"Saya serius banget dengan restitusi itu, karena keluarnya agak tidak terkendali. Sekarang, boleh ngomong gini, bebas saya menteri kan. Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot," tambahnya.

Purbaya menegaskan pencopotan ini menjadi sinyal keras kepada jajaran di bawahnya agar menjalankan instruksi dengan baik dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan, terutama terkait pencairan restitusi.

"Serius kan? Ada, suka-suka menteri lah. Jadi message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya enggak main-main, ada 2 yang saya akan copot," tuturnya.

Menurut dia, persoalan utama bukan hanya pada besarnya restitusi yang dicairkan, tetapi juga ketidakakuratan informasi yang disampaikan. 

Purbaya mengaku sempat salah memperkirakan total restitusi yang akan keluar tahun lalu karena mendapat laporan yang jauh lebih rendah dari realisasi sebenarnya.

"Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total resistusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan," jelasnya.

Ia menegaskan, sistem pelaporan dan pengawasan restitusi akan diperbaiki agar kesalahan informasi serupa tidak kembali terjadi.

"Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," pungkasnya.