Permukaan Laut Naik 1 Cm per Tahun, Pantura di Ujung Tanduk

Kondisi Pantai Utara (Pantura) Jawa semakin memasuki masa krisis akibat kenaikan permukaan air laut yang memicu risiko banjir rob serta mengancam permukiman warga dan infrastruktur vital.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmennya mendorong percepatan perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan Pantura secara terpadu melalui kick-off meeting lintas kementerian dan lembaga, Senin (4/5/2026).

Dalam forum tersebut, Menko AHY menegaskan urgensi pembangunan Giant Sea Wall sebagai langkah strategis nasional untuk menjawab berbagai tantangan serius di kawasan pesisir. Kondisi Pantura saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.

“Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat,” ujar Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Rabu (6/5).

Sebagai respons, pemerintah mendorong pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari solusi komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penataan kawasan pesisir secara menyeluruh, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta perlindungan dan relokasi masyarakat terdampak.

“Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Menko AHY juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya percepatan implementasi proyek melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, didukung perencanaan yang matang, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.

Salah satu langkah awal yang menjadi prioritas adalah percepatan penyusunan masterplan BOPPJ sebagai fondasi kebijakan jangka panjang pengelolaan Pantura Jawa.

“Percepatan penyusunan masterplan menjadi kunci. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak,” ujarnya.

Menutup arahannya, Menko AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dan menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan.

Menko AHY juga menegaskan upaya ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik, melainkan integrasi dengan alam melalui pendekatan hibrida, seperti restorasi mangrove.

“Kita membangun super team untuk mengorkestrasi perencanaan, pembiayaan, dan implementasi jangka panjang, sekitar 15–20 tahun, demi menyelamatkan ekonomi dan jutaan masyarakat di wilayah pesisir,” ujarnya.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlindungan dan pengelolaan Pantura Jawa harus berjalan selaras dan berkelanjutan.

Baca Juga: Industri Baja Tertekan, Krakatau Osaka Steel Gulung Tikar Juni 2026

Baca Juga: Ekraf Bongkar Strategi Cegah Talent Gim Indonesia Direbut Negara Asing

Pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 kilometer yang terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon. Wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.

Adapun jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove (soft dike).