Usai Naikkan Upah Hakim 280%, Prabowo Minta Purbaya Cari Uang untuk Tambah Gaji Petugas Pengadilan

Presiden RI Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan di sektor hukum. Setelah menaikkan gaji hakim hingga hampir 300 persen, kini Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencari anggaran agar petugas pengadilan juga mendapatkan kenaikan gaji.

“Menteri Keuangan, cari uang untuk semua petugas pengadilan harus juga naik gajinya ya,” ungkap Prabowo saat menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung, dikutip Jumat (15/5).

Sebelumnya, Prabowo memang mengungkapkan kebanggaannya setelah pemerintah menaikkan gaji hakim secara besar-besaran. Menurut dia, penghasilan hakim Indonesia kini bahkan disebut melampaui hakim di Malaysia hingga Singapura.

Ia menyebut kebijakan kenaikan gaji hakim merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat lembaga peradilan agar lebih bersih dan tidak mudah disusupi praktik suap.

Baca Juga: Prabowo Pamer Gaji Hakim Naik 280%, Kalahkan Malaysia dan Singapura

“Salah satu langkah kita pertama adalah menaikkan gaji-gaji hakim kita hampir 300%. Saya maunya 300%. Tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280%. Okelah, tapi kita sudah lompat,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pembenahan sektor yudikatif menjadi prioritas sejak awal pemerintahannya. Ia menilai persoalan korupsi dan ketidakadilan harus dibereskan dari akar, salah satunya dengan memastikan kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan meningkat.

"Cabang-cabang lain dari pemerintahan, jangan iri sama yudikatif. Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan," katanya.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengingatkan para hakim agar berhati-hati dalam menjatuhkan putusan. Ia menegaskan masyarakat kini semakin kritis dalam menilai proses hukum di Indonesia.

"Itu saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung, saya pesankan kepada semua hakim, hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat," tegas Prabowo.

Baca Juga: Bulan Depan, Prabowo Akan Berikan Rakyat Indonesia Rp49 Triliun

Ia menambahkan, masyarakat dapat merasakan langsung ketidakadilan apabila sistem hukum tidak berjalan dengan baik.

“Masyarakat kita dan rakyat kita sudah tidak bodoh, mereka lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan. Jadi yudikatif kita, kita perbaiki. Kemudian, eksekutif yang lain kita perbaiki semuanya," tambahnya.