Bulan Depan, Prabowo Akan Berikan Rakyat Indonesia Rp49 Triliun

Presiden Prabowo Subianto memastikan dana sekitar Rp49 triliun hasil rekening tidak aktif dan dugaan tindak pidana akan dipindahkan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga: Prabowo Pamer Gaji Hakim Naik 280%, Kalahkan Malaysia dan Singapura

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkap bahwa pemerintah akan kembali menerima dana besar pada bulan depan, termasuk uang yang saat ini berada di bawah penguasaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan-umumkan, gak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat. Bulan depan kurang lebih ada Rp49 triliun,” kata Prabowo.

Menurutnya, dana tersebut berasal dari rekening-rekening yang sudah lama tidak memiliki kejelasan kepemilikan. Pemerintah pun telah memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk mengurusnya, namun tidak ada pihak yang datang mengklaim.

Prabowo menyebut sebagian uang tersebut diduga berkaitan dengan pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya yang sudah meninggal dunia atau melarikan diri ke luar negeri.

“Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal,” ujarnya.

Prabowo menegaskan dana yang berhasil diamankan negara nantinya akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Dalam acara tersebut, Satgas PKH juga menyerahkan dana Rp10,27 triliun hasil penagihan denda administratif sektor kehutanan kepada pemerintah.

Jumlah tersebut terdiri dari denda administratif sebesar Rp3,423 triliun dan hasil pajak PBB serta non-PBB senilai Rp6,846 triliun.

Turut hadir dalam acara itu sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.

Baca Juga: Prabowo Mau Gaji Hakim Naik 300%, Purbaya Hanya Setujui 280%

Selain dana, Satgas PKH juga akan menyerahkan kembali lahan seluas 2,3 juta hektare yang telah berhasil dikuasai negara dari kawasan hutan bermasalah.