Dony Oskaria Pastikan Transformasi BUMN Tetap Utamakan Perlindungan Pekerja

Transformasi besar-besaran di tubuh BUMN dipastikan tidak akan mengorbankan hak pegawai. BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan mulai memperkuat sinergi strategis untuk memastikan perubahan di perusahaan pelat merah tetap berjalan sehat tanpa mengabaikan hak para pekerja.

Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan antara Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Kamis (21/05).

Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan industrial hingga perlindungan hak pegawai di tengah proses transformasi BUMN yang terus berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

BP BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan mendorong adanya kerja sama strategis agar transformasi perusahaan negara berjalan dengan prinsip no one left behind. Artinya, proses perubahan tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja maupun menciptakan ketidakpastian bagi pegawai.

“Transformasi BUMN harus tetap mengedepankan perlindungan pegawai dan hubungan industrial yang sehat,” ujar Dony.

Baca Juga: Dony Oskaria Beberkan Kriteria dan Syarat Ideal Jadi Direksi BUMN

Tak hanya fokus pada restrukturisasi perusahaan, pembahasan juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas hubungan industrial agar iklim kerja tetap kondusif selama proses transformasi berlangsung.

Karena itu, setiap BUMN didorong membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit. Lembaga tersebut nantinya berfungsi memperkuat komunikasi antara manajemen dan pekerja sekaligus meminimalisir potensi konflik hubungan industrial di lingkungan perusahaan.

Selain perlindungan pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Penguatan kompetensi pekerja melalui sertifikasi profesional dinilai penting untuk menghadapi dinamika pengelolaan hubungan industrial yang semakin kompleks.

BP BUMN dan Danantara Indonesia menegaskan transformasi yang dijalankan bukan sekadar memperkuat kinerja bisnis perusahaan negara, tetapi juga memastikan tata kelola berlangsung profesional, inklusif, dan berkelanjutan.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan proses transformasi BUMN tetap berpihak pada pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah perubahan besar yang sedang berlangsung.