Rudy Mas’ud Viral Dikritik, Bahlil: Ketua Golkar Tak Boleh Mundur!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, melontarkan candaan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud. Menurutnya sorotan publik merupakan hal biasa di dunia pemerintahan.

Ia menilai bahwa jika seorang pejabat tidak pernah menjadi viral, maka tingkat popularitas atau kepemimpinannya belum berada di level tinggi atau top.

Hal tersebut disampaikan Bahlil pada pembukaan dan peresmian acara Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2026 yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5/2026).

Dalam kesempatan ini, Bahlil secara khusus meminta Rudi untuk berdiri di hadapan seluruh peserta acara yang hadir. Ia berseloroh dengan menyebut Rudy sebagai sosok Gubernur Kalimantan Timur yang tengah emnajdi perbincangan hangat di emdia sosial.

“Yang lagi viral. Pak Rudy, kalau kita jadi pejabat nggak viral itu nggak top. Karena kita viral, maka kita top. Plus minus itu biasa. Tinggal bagaimana cara kita memitigasi dan mensiasati. Nah, dengan kata lain harus kita olah-olah sedikit, kira-kira begitu,” ujarnya., dikutip Minggu (24/5).

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyemangati Rudi agar tetap teguh dalam menghadapi berbagai macam kritik publik serta dinamika politik yang sedang berkembang.

Ia mengingatkan Rudy yang juga Ketua Golkar daerah agar tidak gentar menghadapi tekanan. “Nggak apa-apalah, kamu Ketua Golkar kok, nggak apa-apa. Jadi nggak ada itu kita mundur-mundur,” tutur Bahlil.

Rudi Mas'ud memang tengah menjadi seorotan publik di Kalimantan Timur akibat beberapa kebijakan anggarannya. 

Kritikan publik tersebut dipicu oleh sejumlah proyek pengadaan pemerintah lokal, di antaranya adalah pengadaan armada mobil dinas baru yang menelan anggaran fantastis senilai Rp8,5 miliar. 

Baca Juga: Buka 118 Blok Migas Baru, Bahlil Cari Investor Serius Garap Potensi Energi RI

Baca Juga: Bahlil Jamin Tak Ada Pemangkasan Ekspor Gas dan Bebaskan DHE Migas

Selain itu, muncul pula sorotan tajam mengenai alokasi anggaran belanja untuk keperluan laundry yang mencapai angka Rp450 juta. 

Kebijakan lain yang tidak kalah memicu kontroversi di tengah masyarakat adalah adanya rencana proyek renovasi bangunan rumah dinas jabatan yang dianggarkan hingga menyentuh angka Rp25 miliar, di mana gelombang protes tersebut bahkan sampai memicu terjadinya aksi unjuk rasa atau demonstrasi di wilayah Kalimantan Timur.