Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Langkah DSI Sikat 'Under-Invoicing' Bikin Gerah Oknum, Pengamat Ingatkan Kunci Tata Kelola Transparan

        Langkah DSI Sikat 'Under-Invoicing' Bikin Gerah Oknum, Pengamat Ingatkan Kunci Tata Kelola Transparan Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai entitas baru pengendali tata niaga ekspor memicu dinamika di kalangan pelaku usaha. Langkah berani pemerintah menyikat persoalan akut seperti under-invoicing dan transfer pricing rupanya menuai resistensi dari sejumlah pihak yang merasa terganggu.

        Bagi kacamata makroekonomi, resistensi terhadap lahirnya PT DSI adalah hal yang sangat wajar. Ekonom Senior, Dradjad Hari Wibowo, memetakan bahwa penolakan ini bersumber dari dua kubu yang berbeda, oknum pelaku manipulasi ekspor dan pengusaha murni yang cemas akan disrupsi iklim bisnis.

        Merespons dinamika tersebut, Dradjad menegaskan bahwa kunci keberhasilan PT DSI kini berada pada kualitas komunikasi pemerintah dan pembuktian kinerja awal lembaga itu sendiri.

        "Menjadi tugas Pak Rosan dan tim Danantara untuk melakukan komunikasi sebaik mungkin dalam menjelaskan gagasan ini kepada publik," ujar Dradjad melalui keterangan resminya, Minggu (24/5/2026).

        Bagi investor dan pelaku pasar, sentimen ketidakpastian adalah musuh utama. Dradjad yang juga mantan anggota DPR RI (2004-2009) ini menekankan bahwa pemerintah wajib meredam kekhawatiran pengusaha murni melalui eksekusi good governance (tata kelola yang baik) dan transparansi operasional secara konsisten.

        Pasar membutuhkan garansi bahwa sentralisasi ekspor ini tidak akan memperumit birokrasi, melainkan justru menyehatkan ekosistem bisnis.

        "Kalau komunikasinya baik dan kinerja awalnya menunjukkan hasil positif, kekhawatiran itu pelan-pelan bisa berkurang," tambah ekonom lulusan Universitas Queensland tersebut.

        Baca Juga: 5 Hal Penting tentang PT DSI: Strategi Baru Pemerintah Benahi Tata Kelola Ekspor Kekayaan Alam

        Baca Juga: Tak Ada Penundaan! Airlangga Pastikan Ekspor Lewat DSI Tetap Berlaku Mulai 1 Juni 2026

        Sebaliknya, komunikasi publik yang buruk justru berisiko menjadi senjata makan tuan. Niat pemerintah untuk mengamankan devisa negara bisa disalahartikan oleh pasar sebagai bentuk monopoli yang merugikan.

        "Kalau komunikasi lemah, ide yang baik bisa dipersepsikan menyimpang dari tujuan awalnya. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting untuk membangun ekosistem yang kondusif," pungkas Dradjad.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Muhammad Farhan Shatry
        Editor: Fajar Sulaiman

        Bagikan Artikel: