Sebut Trump Bertindak Seperti Bos Mafia, Pengamat Kecam Ancaman Militer AS ke Oman

Kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi internasional. Sorotan global kini tertuju pada peningkatan ketergantungan Washington terhadap kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa maritim.

Pendekatan agresif yang kerap disebut diplomasi kapal perang ini dinilai dapat merusak stabilitas kawasan Timur Tengah. Kritik tajam datang dari berbagai organisasi hak asasi manusia setelah ancaman kekerasan dilontarkan terhadap Oman.

"Piagam PBB melarang ancaman kekerasan terhadap negara mana pun, dan larangan itu mengikat Amerika Serikat persis seperti mengikat semua orang lain," kata Direktur Advokasi DAWN Raed Jarrar. Jarrar mengecam pernyataan Trump dan menyamakannya dengan logika tanpa hukum seorang bos mafia.

Langkah Amerika Serikat juga dianggap mengancam hubungan diplomatik yang telah terjalin lama. Washington dan Oman diketahui merupakan sekutu dekat dengan kemitraan keamanan yang berjalan lebih dari 200 tahun.

Ancaman Trump muncul setelah adanya laporan televisi pemerintah Iran mengenai draf memorandum pengelolaan bersama Selat Hormuz. Namun pihak pemerintahan Trump langsung membantah dan menyebut laporan kerja sama itu sebagai rekayasa.

"Tidak ada yang akan mengendalikannya. Itu perairan internasional, dan Oman akan berperilaku seperti negara lain, atau kita harus meledakkan mereka," ujar Trump dalam rapat kabinet. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengonfirmasi keaslian transkrip kutipan tersebut melalui media sosial.

Baca Juga: Trump Ancam Hancurkan Oman: 'Jangan Ikut Campur Urusan Selat Hormuz!'

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran internasional bebas untuk produk energi global. Jalur perdagangan tersebut kini mengalami penutupan setelah adanya aksi pemboman terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel.

Penutupan jalur laut oleh Teheran memicu reaksi keras dari Washington yang ingin membuka kembali koridor minyak dunia. Namun penggunaan ancaman militer oleh Trump dikhawatirkan justru akan menutup ruang diplomasi di masa depan.