Wamendagri Minta Kepala Daerah Serius Genjot UMKM Digital

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah menghadirkan terobosan konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya melalui percepatan digitalisasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Bima, digitalisasi menjadi langkah strategis agar produk lokal memiliki nilai tambah sekaligus mampu menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat dan generasi muda.

“Tinggal bagaimana caranya kita penetrasi masuk ke algoritma kekinian melalui digital marketing, meminta anak-anak muda melakukan inovasi, berkreasi supaya bisa masuk pasar mereka,” ujarnya dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Nusa Tenggara dan Maluku 2026 di Lombok beberapa waktu lalu.

Bima menjelaskan, penguatan sektor UMKM memerlukan dukungan inovasi terpadu untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha. Tantangan tersebut di antaranya keterbatasan teknologi produksi yang masih konvensional hingga lemahnya kapasitas manajerial dalam pengelolaan usaha.

Ia menilai banyak pelaku UMKM yang masih belum mampu memisahkan pengelolaan keuangan pribadi dan bisnis sehingga berdampak pada pengembangan usaha.

Karena itu, Bima menegaskan kepala daerah bersama seluruh jajaran pemerintah daerah harus mampu menghadirkan strategi inovatif guna memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Salah satu tugas utama dari kepala daerah beserta jajaran pemerintah daerah adalah berpikir keras melakukan inovasi untuk menggenjot PAD dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Baca Juga: Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Akselerasi Ekonomi Daerah di Tengah Ketidakpastian Global

Baca Juga: Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jadi Kunci Capai Target Nasional 8%

Baca Juga: Kemenkeu Soroti Tiga Tantangan Utama Dorong Revolusi Ekonomi Daerah

Selain inovasi, Bima menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem UMKM yang kompetitif. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan komunitas lokal diperlukan untuk mengkurasi produk unggulan agar memiliki ciri khas, kualitas terjaga, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun digital.

Ia juga optimistis terhadap potensi produk lokal NTB, khususnya Lombok, yang dinilai memiliki peluang besar berkembang apabila didukung strategi pemasaran yang tepat dan inovatif.

“Di NTB, di Lombok ini saya melihat potensinya besar, bukan saja kain-kain, tetapi banyak produk-produk kuliner juga yang harusnya bisa bersaing,” pungkasnya.