Rentetan masalah PPPPK, dari Gaji TPP, Jenjang Karier Tak Jelas hingga Mutasi Sepihak

Sebanyak 1.198 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2022 di Kalimantan Timur (Kaltim) kini tengah dilingkupi rasa cemas.

Pasalnya, masa kontrak kerja ribuan tenaga pendidik tersebut dijadwalkan akan segera menemui titik akhir pada Februari 2027 mendatang.

Merespons kondisi darurat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat proses perpanjangan Surat Keputusan (SK) ribuan guru tersebut agar tidak terjadi kekosongan status.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sudah dijamin oleh anggaran negara, oleh karena itu, nasib para guru PPPK wajib menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

"Kami memastikan bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar, sehingga kepastian perpanjangan SK guru PPPK ini harus menjadi perhatian serius," tegas Agus di Samarinda.

Ia menambahkan lembaganya telah mempertemukan perwakilan guru yang tergabung dalam Forum Ikatan Pendidik Nusantara (IPN), PGRI, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

Dalam pertemuan tersebut, Agus mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi para guru PPPK di lapangan ternyata sangat kompleks. Persoalan tidak hanya mandek pada masalah kepastian perpanjangan kontrak jangka panjang saja.

Para guru mengeluhkan sejumlah ketimpangan nyata yang selama ini mereka rasakan, mulai dari mekanisme mutasi kerja yang dinilai sepihak dan belum ideal, hingga masalah kesenjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Selain itu, program pengembangan jenjang karier untuk guru PPPK di daerah dinilai masih belum jelas arahnya.