Dino Patti Djalal Diserang! Pegiat X Nilai Kritik ke Presiden Minim Substansi

Pegiat media sosial Eko Widodo menilai kritik yang dilontarkan Dino Patti Djalal terkait tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak etis, terutama karena Dino pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Menurut Eko, Dino hanya menyoroti beban anggaran negara, namun mengabaikan dampak positif jangka panjang dari kunjungan kenegaraan.

"Kritik Dino Patti ke Prabowo jelas tidak etis sebagai mantan Wamenlu seolah dia paling mengerti soal politik luar negeri & minim substansi karena hanya fokus pada sisi beban APBN tanpa mendalami dampak positif jangka panjang dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo," tulis Eko di akun X pribadinya, Rabu (3/6).

Eko kemudian memaparkan sejumlah alasan mengapa kunjungan luar negeri kepala negara penting.

Pertama, kunjungan Presiden merupakan cara efektif dan relatif murah untuk memperkenalkan Indonesia di kancah internasional. Liputan media lokal maupun internasional membuat citra Indonesia lebih cepat tersebar.

Kedua, Indonesia sebagai negara kaya komoditas harus proaktif menawarkan sumber daya alamnya. Tanpa hubungan bilateral yang kuat, produk Indonesia sulit menembus pasar global.

Selain itu, kunjungan Presiden juga elah melahirkan banyak kerja sama strategis di bidang energi, pangan, investasi, dan teknologi. Contoh terbaru adalah kunjungan ke Prancis yang menghasilkan komitmen investasi senilai Rp61,25 triliun.

Dan terakhir, pertemuan langsung antar kepala negara memiliki bobot lebih besar dibandingkan pertemuan antar diplomat atau pejabat menengah. Banyak kesepakatan penting hanya bisa dicapai di level ini.

Eko menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan bukan sekadar belanja negara, melainkan investasi diplomasi strategis dengan multiplier effect besar bagi perekonomian dan posisi Indonesia di dunia.

Baca Juga: Dino Patti Djalal Bongkar 17 Dubes Asing ‘Nganggur’ di Jakarta

Sebelumnya, lewat unggahan di media sosial, Dino mengkritik tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Prabowo, yang dinilainya tidak lazim dan berpotensi memboroskan anggaran negara.

"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," ungkapnya.