Pesan 100 Hari Pertama YLKI ke Nanik Deyang: Nihil Keracunan, Benahi Tata Kelola, Pulihkan Kepercayaan Publik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari kasus keracunan massal, lemahnya transparansi pengelolaan SPPG, hingga tata kelola program yang terus menuai kritik publik. 

Di tengah pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang 100 hari pertama Nanik Deyang sebagai momentum penting untuk membenahi berbagai persoalan tersebut. 

"Oleh karena itu, YLKI menyampaikan pesan yang perlu menjadi fokus kerja Nanik Deyang dalam 100 hari pertama sebagai Kepala BGN," kata Ketua YLKI, Niti Emiliana, dalam pernyataannya, Selasa (9/6/2026).

Pertama YLKI meminta Kepala BGN yang baru melakukan reformulasi tata kelola MBG secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp268 triliun untuk MBG melalui BGN, atau lebih dari sepertiga anggaran pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp769 triliun. 

Dengan anggaran yang sangat besar tersebut, pemerintah harus memastikan bahwa program MBG tidak menggerus esensi anggaran pendidikan dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak Indonesia.

YLKI juga meminta pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif, peta kerawanan gizi, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas pengelola, bukan berdasarkan kedekatan politik maupun pertimbangan subjektif lainnya.

Kedua YLKI meminta keeselamatan anak harus menjadi prioritas utama. Angka keracunan anak karena MBG yang jumlahnya ribuan dan bahkan berpotensi bertambah apabila tidak diperbaiki tata kelolanya. Hal tersebut merupakan alarm serius bahwa tata kelola keamanan pangan dalam program MBG masih bermasalah.

YLKI meminta Nanik Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menetapkan target yang jelas, yakni nihil kasus keracunan dalam 100 hari pertama kerja melalui penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan pangan, audit berkala dapur MBG, dan sistem mitigasi risiko yang lebih efektif. Anak-anak merupakan kelompok konsumen rentan sehingga harus mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya.

Baca Juga: YLKI Jelaskan Tahapan Regulasi yang Mengatur Kompensasi Blackout

Baca Juga: Ogah Bebani APBN, Kepala BGN Bongkar Langkah Hemat Rem Mendadak Anggaran MBG

Ketiga soal transparansi total lengelolaan SPPG dan dapur MBG. Publik berhak mengetahui siapa pengelola SPPG, siapa pemilik yayasan yang mengoperasikan dapur MBG, serta bagaimana proses penunjukannya. Transparansi menjadi penting untuk mencegah konflik kepentingan dan menghilangkan persepsi bahwa program MBG hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

YLKI meminta BGN membuka data pengelolaan SPPG secara transparan dan membatasi kepemilikan dapur oleh satu yayasan atau kelompok tertentu agar program yang bertujuan mengatasi persoalan gizi tidak berubah menjadi arena perburuan rente ekonomi.