Jusuf Kalla: Bung Karno Jatuh karena Krisis, Suharto Juga

Wakil Presiden RI ke-5 dan ke-7, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai ancaman krisis ekonomi yang sedang melanda tanah air.

Menurut JK, sejarah Indonesia membuktikan bahwa krisis ekonomi selalu berkelindan erat dan menjadi pematik utama runtuhnya kekuasaan politik.

"Bung Karno turun karena krisis ekonomi pada saat itu yang kemudian menjadi masalah politik. Harga beras naik, BBM naik, orang demo, kemudian ada G30S/PKI. Pak Harto juga demikian saat krisis 1998, hingga beliau turun karena krisis politik setelah 32 tahun menjadi presiden," ujar Jusuf Kalla dalam Seminar"Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis" di Universitas Paramadina Cipayung.

Ia menekankan pentingnya belajar dari sejarah masa lalu untuk mencegah runtuhnya stabilitas nasional saat ini.

JK membeberkan sejumlah indikator nyata yang menunjukkan lampu kuning bagi perekonomian domestik. Salah satunya adalah anjloknya nilai tukar rupiah akibat krisis kepercayaan masyarakat yang memilih beralih ke mata uang asing.

"Mata uang itu soal supply and demand. Banyak orang menyimpan US dollar karena tidak percaya pada rupiah. Makin banyak orang menyimpan USD, maka nilai rupiah akan semakin turun," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menepis anggapan bahwa ekonomi masih aman hanya karena pusat perbelanjaan atau mall masih terlihat ramai. Menurut JK, kondisi pasar yang sesungguhnya tercermin pada pasar riil.

Selain itu, ia menilai saat ini pasar modal juga mengalami penurunan akibat krisis kepercayaan investor. Saham sektor pertambangan dan perbankan kini banyak dilepas.

Sementara di pasar riil terjadi kelesuan pembeli di pusat grosir fisik seperti Pasar Tanah Abang dan Pasar Sentral Makassar akibat penurunan daya beli masyarakat.

Dampak dari memburuknya ekonomi ini, kata JK, sudah mulai merembet ke sektor keamanan dengan meningkatnya angka kriminalitas di jalanan.

"Implikasinya sekarang begitu ramai dibicarakan soal begal dan pencurian motor. Hal itu terjadi karena banyak yang menganggur dan susah makan," tambahya.

Menghadapi situasi ini, JK meminta pemerintah segera mengambil keputusan cepat dan tegas untuk menyelamatkan APBN. Caranya adalah dengan memotong atau menghapus pos pengeluaran yang tidak produktif secara langsung.

Ia mencontohkan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai beban yang harus dievaluasi skalanya agar tidak membebani kas negara.

"Jangan terlalu lama, langsung saja ambil keputusan beban mana saja yang harus dipotong dan dikurangi. Kurangi utang dengan cara mengurangi defisit APBN agar tidak tinggi," tegas JK.