Luhut Ungkap Rencana Besar Perubahan Bansos: Subsidi Barang Dihapus, Diganti Transfer Tunai Rp5,4 Juta per Orang

Sistem penyaluran bantuan sosial Indonesia akan berubah drastis dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema baru yang mengganti subsidi berbasis barang menjadi transfer tunai langsung kepada penerima manfaat.

"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Perubahan skema ini akan ditopang oleh sistem Digital Single ID berbasis kecerdasan buatan yang sedang dikembangkan pemerintah. Sistem itu ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun ini.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujar Luhut.

Dengan integrasi data melalui Digital Single ID, penyaluran bantuan sosial diklaim akan lebih tepat sasaran. Penerima dapat teridentifikasi secara akurat sehingga kebocoran anggaran dapat ditekan seminimal mungkin.

Teknologi face recognition menjadi salah satu fitur unggulan yang tengah diuji coba. Sistem ini memungkinkan verifikasi kelayakan seseorang menerima bantuan sosial hanya melalui pemindaian wajah.

"Sekarang kami sedang melakukan piloting di 42 kabupaten/kota. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition, Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos," kata Luhut.

Kecanggihan AI yang digunakan pun didemonstrasikan Luhut dengan contoh nyata. Teknologi tersebut diklaim mampu membaca dokumen setebal 1.600 halaman hanya dalam 30 detik sekaligus langsung memberikan analisis awal.

"Kami sudah coba dengan OSS, itu 1.600 halaman dibaca hanya 30 detik oleh AI dan sudah langsung dengan komentarnya," ujarnya.

Data yang terintegrasi dalam Digital Single ID tidak hanya dimanfaatkan untuk penyaluran bansos. Sistem ini juga akan mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang profilnya sudah bisa dipantau secara akurat.

Baca Juga: Salurkan Bansos Lewat Data Tunggal Nasional, Menkeu Purbaya Janji Anggaran Belanja Lebih Tepat Sasaran

"Nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya," kata Luhut.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung perkembangan proyek Digital Single ID pada Juli mendatang. Peninjauan itu akan menjadi penentu arah implementasi yang lebih luas di seluruh Indonesia.