Ratusan PPPK Paruh Waktu Ancam Duduki Kantor Wali Kota Sorong, Ada Apa?

Sebanyak 271 pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Sorong melayangkan ancaman keras kepada Wali Kota Sorong, Septinus Lobat.

Mereka memberi tenggat waktu hingga akhir Juni 2026 agar segera diangkat menjadi pegawai penuh waktu.

Jika tuntutan tersebut diabaikan, massa mengancam akan melayangkan gugatan hukum terhadap hasil seleksi CPNS Formasi 2021 dan melakukan aksi boikot dengan menduduki Kantor Wali Kota serta memalang Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Ancaman ini mencuat menyusul aksi demonstrasi yang digelar ratusan pegawai paruh waktu di depan Gedung LJ, Kota Sorong, Rabu (10/6/2026).

Ironisnya, aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tepat saat Wali Kota Septinus Lobat dan Wakil Wali Kota Ansar Karim tengah membagikan Surat Keputusan (SK) PNS Formasi 2021.

"Kami sudah belasan tahun di sini. Sebelum akhir Juni kami sudah diangkat jadi pegawai penuh waktu. Kalau tidak kami akan nyatakan sikap untuk duduki Kantor Wali Kota Sorong. Kami akan tutup semua, Kantor BKD kami tutup, palang dan masalah ini akan kami angkat terus," kata koordinator aksi Amos Seo.

Koordinator aksi, Amos Seo, menyatakan bahwa 271 pegawai paruh waktu yang dipimpinnya merupakan tenaga honorer resmi yang sudah mengabdi belasan tahun sejak masa kepemimpinan wali kota sebelumnya. Nama mereka pun diklaim telah masuk ke dalam database resmi.

Namun, Amos menyayangkan mengapa nama-nama mereka justru terpental dari kuota 546 formasi PNS 2021 yang seharusnya diprioritaskan untuk tenaga honorer. Ia menduga kuat adanya praktik manipulasi data yang dilakukan oleh oknum BKD.

"Kami dikorbankan. Ini permainan dari BKD. Orang-orang yang tidak pernah jadi honorer, tiba-tiba namanya ada dan menerima SK. Mereka itu 'lompat jendela' tidak pernah mengabdi di Kota Sorong. Kami sakit hati," ujar Amos dengan nada kecewa.