BGN Akan Libatkan Polisi Jika Ada Unsur Kesengajaan di Dapur MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah mengevaluasi sejumlah insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penguatan tata kelola tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak. BGN menyatakan setiap laporan dugaan keracunan akan ditangani melalui penghentian sementara operasional dapur terkait, pengujian sampel makanan di laboratorium, serta investigasi penyebab kejadian.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penanganan terhadap dugaan keracunan tidak berhenti pada pemeriksaan makanan. BGN juga dapat mengganti kepala SPPG yang bertanggung jawab atas operasional dapur tempat insiden terjadi.

“Setiap kejadian itu, satu dapurnya disuspend, kemudian makanannya itu kemudian dicek di lab oleh Dinas Kesehatan, di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan, kita akan cari tahu gitu, kemudian KaSPPG-nya kami copot, dan kemudian kita investigasi, sebetulnya keracunannya karena apa,” kata Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.

Menurut dia, kasus keamanan pangan menjadi perhatian serius karena berhubungan langsung dengan kesehatan penerima manfaat MBG. BGN pun menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap kasus keracunan dan menyiapkan langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang.

Hasil evaluasi BGN menemukan adanya sejumlah ketidakpatuhan terhadap SOP dalam proses penyediaan makanan. Salah satu temuan ialah pengolahan makanan yang dilakukan lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan.

Praktik tersebut berpotensi memengaruhi kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada penerima program. Karena itu, BGN menilai disiplin pelaksanaan tahapan kerja di dapur menjadi faktor penting dalam pengendalian risiko keamanan pangan.

“Kami melihat beberapa sebab, ini kita ngomong lebih umum, ada yang misalnya SOP-nya, dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua, kita lihat dari lock, lock dapurnya itu kan, kita ada sistem lock-nya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan dimasak, itu ada,” ujar Mas Dar.

BGN menggunakan sistem pencatatan waktu operasional untuk memantau tahapan persiapan bahan, pencacahan, hingga proses memasak di dapur SPPG. Data tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran prosedur.

Ke depan, BGN akan memperketat pengawasan pada seluruh tahapan operasional SPPG. Pengawasan mencakup kepatuhan terhadap waktu pengolahan, proses penyimpanan, distribusi makanan, serta pelaksanaan standar kebersihan dan keamanan pangan.

Baca Juga: BGN Ultimatum Dapur MBG, Tak Punya SLHS Terancam Tutup Permanen

Baca Juga: Jumlah Penerima MBG Berpotensi Menyusut, BGN Bersihkan 6 Juta Data Ganda

Baca Juga: Kepala BGN Tetapkan Kasus Keracunan sebagai Kejadian Fatal

Penguatan SOP dalam MBG juga berkaitan dengan keberlanjutan program dari sisi tata kelola. Insiden keamanan pangan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program, sekaligus meningkatkan risiko gangguan pada rantai pasok pangan, operasional dapur, dan distribusi kepada penerima manfaat.

Sudaryono mengatakan BGN akan menelusuri lebih lanjut apabila ditemukan dugaan unsur kesengajaan dalam kasus keamanan pangan. Penanganan dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum bila investigasi menemukan indikasi tersebut.

“Ini kan masalah kedisiplinan. Nah ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase, dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian, dan memang kalau ada, ya kita serahkan semua,” tegasnya.